Tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam implementasi REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation-pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi) bagi hutan di Indonesia

RUPILU, Fernando Richard, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M

2009 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam implementasi REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation/Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi) bagi Hutan di Indonesi serta mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan implementasi REDD bagi hutan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, cara pengumpulan data adalah melalui studi pustaka untuk memperoleh data sekunder serta wawancara dengan sejumlah nara sumber. Hasil penelitian disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan gambaran-gambaran, fakta-fakta dan uraian yang diperoleh, dilakukan analisis secara ceramat tentang implementasi REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation/Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi) bagi Hutan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam implementasi REDD diwujudkan melalui peran Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global, serta dalam konteks REDD hal ini diwujudkan lewat penyiapan regulasi oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang nantinya digunakan oleh daerah-daerah yang siap untuk menerapkan mekanisme REDD tersebut. Adapun implementasi REDD ini diperhadapkan dengan sejumlah kendala, seperti faktor desentralisasi kehutanan di Indonesia yang membuktikan adanya tarik-menarik kepentingan pengelolaan sumber daya hutan antara pemerintah Pusat dan Daerah, hal ini juga dipertegas dengan adanya beberapa regulasi lintas sektoral yang bertentangan dengan kebijakan Departemen Kehutanan Republik Indonesia tentang REDD, kendala lainnya adalah persoalan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia selama ini, sehingga implementasi REDD tersebut sangat bias, yang disebabkan oleh kebijakan penegak hukum yang kurang tegas terhadap berbagai tindakan oleh pihak-pihak yang mengakibatkan terjadinya deforetasi dan degradasi hutan di Indonesia. Adanya keuntungan yang besar dari REDD ini menuntut persyaratan, kesiapan, kemampuan dan kerjasama dari berbagai pihak (termasuk masyarakat) untuk bisa meraihnya. Untuk itu penyempurnaan regulasi tentang REDD diperlukan, karena ini sebagai acuan bagi pemerintah daerah atau pihak pemrakarsa REDD untuk menjamin kepastian hukum terhadap penentuan base line di tingkat nasional, mekanisme monitoring, mekanisme distribusi hasil pembayaran karbon, agar implentasi REDD dapat berjalan dengan baik.

This research has objective on gaining comprehension regarding the responsibility of Indonesia at implementing REDD towards its forests as well as the challenges that Indonesian Government faced accordingly. This research is a doctrinal-empirical law, by means of literature study to gain secondary data and interview to some resource persons. The result is presented in a descriptive-analytical report according to descriptions, facts, explanations; and an accurate analysis regarding REDD implementation on Indonesia’s forests. The result of this research shows that Indonesian Government responsibility at implementing REDD is manifested through Government role to carry out attempts in adaptation and mitigation of global climate change, particularly through initiating regulations by Indonesian Department of Forestry, which further will be utilized by any prepared region. The implementation of REDD in Indonesia has been facing some challenges, such as forest decentralization which conveys fighting of interest on forest resources management between central government and local government, and affirmed by evidence of some cross-sector regulations against the REDD policy of Indonesian Department of Forestry. Another challenge is the problem of deforestation and forest degradation in Indonesia happened this far, thus the implementation of REDD has become problem which caused by lack of firm policy from the law enforcer against all actions causing deforestation and forest degradation. The great amount of revenue of REDD demands qualifications, preparedness, abilities and coordination of all parties (including community) to be able to be achieved. Therefore, accomplishment on regulation of REDD is needed, since it become a guide to determine the base line in national level, monitoring mechanism, as well as mechanism of incentive distribution in order to better implement the REDD

Kata Kunci : Tanggung jawab Pemerintah,Deforestasi dan degradasi hutan,Implemen,tasi REDD di Indonesia,Government responsibility, Deforestation and forest degradation, Implementation of REDD in Indonesia