Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka peningkatan investasi di Provinsi Maluku

SEDUBUN, Victor Juzuf, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2009 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama: mengkaji pelaksanaan investasi di daerah, khususnya mengenai pemberian izin apakah telah dilaksanakan berdasarkan sistem PTSP. Kedua: merumuskan argumentasi hukum baru berkaitan dengan pelaksanaan sistem PTSP dalam pelaksanaan investasi apakah dapat meningkatkan perbaikan iklim investasi di Provinsi Maluku. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan meneliti asas-asas hukum maupun kaedah-kaedah hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Alat penelitian untuk meperoleh data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Sementara itu, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah pedoman wawancara, yaitu pedoman yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari subyek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan pada Kantor BKPMD Provinsi Maluku dan dua calon investor yang sementara mengurus izin investasi maupun yang telah merealisasikan investasinya di Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsep PTSP yang dijalankan di Maluku memiliki kelemahan karena tidak mendeskripsikan secara jelas tugas dan fungsi petugas pada bagian front desk dan back desk sehingga timbul kerancuan ketika sistem ini dijalankan. Masih adanya kecenderungan tarik menarik kewenangan pelayanan perizinan oleh masing-masing dinas/instansi di Provinsi Maluku, akibat dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang bersifat sektoral. Koordinasi antar bagian dalam BKPMD Provinsi Maluku yang belum sinergis menyebabkan tidak terkontrolnya pelayanan perizinan selama ini. Sehingga penyelenggaraan PTSP di Maluku belum sesuai dengan inti dan roh dari sistem PTSP itu sendiri. Iklim investasi di Provinsi Maluku belum mengalami peningkatan. Ini terlihat dari minat investor baik dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Maluku pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2009 hanya 1 perusahaan asing. Faktor-faktor penghambat iklim investasi di Maluku, yaitu: kewenangan pelayanan perizinan yang bersifat sektoral, penyelenggaraan PTSP yang belum terintegral, pemberian insentif penanaman modal yang belum optimal dan faktor keamanan pasca konflik tahun 1999 di Maluku. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan sistem PSTP belum dapat meningkatkan iklim investasi di Maluku, sesuai apa yang diharapkan oleh Pemda.

This research aims to, first: the implementation of the investment in the region, particularly on whether the permit system has been implemented based on PTSP. Second: to formulate legal arguments related to the implementation of the new system in the implementation of the investment PTSP whether improvements can improve the investment climate in the province of Maluku. Juridical nature of this research is an juirdic-empirical research of the positive law and the principles of the law and practice in the field. Data used is of secondary data and primary data. Secondary data obtained from the research literature. The research‟s tool to get the secondary data is collected by documents study. In the meantime, the primary data is collected of field study. Research tool used in field research is the questionnaire and interviews. Field research conducted in the Office of BKPMD Maluku Province, and two prospective investors that while the investment license and the investment that has been in the Moluccas. Results of research shows that, the concept PTSP a run in the Maluku have weaknesses because they do not clearly describe your duties and functions of officers at the front desk and desk back so that confusion arises when the system is running. There is still a tendency pull interesting licensing authority services by the respective offices / units of work-related consequences in the Maluku Province of authority given by law to be sectoral. Coordination between the section in the Maluku Province BKPMD not cause synergistic terkontrolnya not permit for this service so that the organization has not been PTSP in Maluku in accordance with the spirit and core of the system PTSP itself. The investment climate in the province of Maluku have not experienced an increase. This can be seen from the investors' interest in domestic and foreign capital to embed in Maluku Province in the period of year 2008 to the beginning of the year 2009 with only 1 foreign companies. Factors obstacle of the investment climate in Maluku, which are: the authority of a licensing service sector, providing a PTSP not terintegral, the provision of investment incentives that have not been optimal safety factors and post-1999 conflict in Maluku. This causes execution PSTP system can not improve the investment climate in Maluku, according to what is expected by the local government.

Kata Kunci : Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP),Investasi,One Door Integrated Services (PTSP),Investment