Perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap dalam sistem peradilan pidana

ROHMAN, Arif, Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum

2009 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap terdakwa indikasi salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan salah tangkap akibat dari salah identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penarikan kembali keterangan para saksi. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Secara ius constitutum, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara sampai pada penjatuhan putusan hakim mengenai bersalah atau tidak bersalah berdasarkan proses pembuktian. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, kemudian putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan penyidik yang menyimpang. Secara ius constituendum, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005, Universal Declaration Human Right, serta sudah diatur dalam hukum Nasional seperti KUHAP dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi, implementasi dari instrument serta Undang-undang tersebut yang perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional.

This research intent to understand the type of jurisdictional protection to incorrect indication defendant catches in criminal justice’s system, it is protection to defendant rights because of an error in sub criminal justice’s system. This research is descriptive research, that purpose to give describtion about the type of jurisdictional protection to defendant who indicated incorrect caused of error identification by investigating officer and recovation information by witnesses. The devices to get descriptive information as this data of research are library and field’s research. By ius constitutum, jurisdictional protection that given to been accused incorrect indication defendant catches is treated as another defendant that is given it’s rights based on KUHAP. For the example by continuing process of judicial procedure comes up the verdict of judge, that is about guilty or not guilty based on probe process. that thing is done since more accentuate the rule of law which is there is unguilty’s of verdict from justice, then that verdict as a rights basic to propose compensation effected by investigator conduct that deviates. By ius constituendum, jurisdictional protection that related with right for defendant has been regulated in international instrument as International Convenant on Civil and Political Rights had ratificated by Indonesia and to be poured in UU No. 12/2005, Universal Declaration of Human and has been regulated in the National law as KUHAP and UU No. 4/ 2004 about judicial power. But, implementation of the instrument and Law that to be cleared, in the hope that investigator become more professional.

Kata Kunci : Perlindungan hukum,Terdakwa salah tangkap,Sistem peradilan pidana, jurisdictional protection, incorrect defendant catches, criminal justice’s system.