Tumpang tindih antara tanah kuasa pertambangan dengan hak atas tanah

WAHBAH HL, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah Tumpang Tindih Antara Tanah Kuasa Pertambangan dengan Hak Atas Tanah, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada responden yang terkait langsung dengan pertambangan batubara untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini dikombinasikan dengan penelitian pustaka (library research) untuk mendapatkan data sekunder dengan membaca buku dan dokumen yang berkaitan dengan data yang dicari. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non-random sampling yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama kepada individu dalam populasi untuk dipilih menjadi sampel. Responden dipilih dengan cara yang di dasarkan pada tujuan tertentu (purposive sampling), kemudian data dianalisis secara kualitatif dan kuantatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, belum terkoordinir dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih adanya kasus tumpang tindih antara lahan kuasa pertambangan dengan hak atas tanah. Tumpang tindih tersebut disebabkan adanya masalah dalam proses pembebasan tanah dan dan pemberian ganti rugi, adanya kepemilikan tanah ganda, kegiatan usaha pertambangan berada di luar dari peta wilayah pertambangan pemegang kuasa pertambangan, dan tumpang tindih perizinan antara kuasa pertambangan dengan perizinan perkebunan. Dalam penyelesaian masalah, ada beberapa upaya yang ditempuh oleh para pihak yaitu dengan cara musyawarah antara para pihak, upaya mediasi dengan bantuan mediator, dan melalui jalur pengadilan. Secara umum para pihak lebih memilih jalur non- litigasi dalam menyelesaikan masalahnya daripada melalui jalur litigasi.

The research aims at identifying the overlap between authorized mining land and rights over land in Tanah Bumbu District South Kalimantan Province. The research is juridical and empirical in nature, carried out through field observations and interviews with respondents directly involved in coal mining activities in order to obtain primary data. The research is combined with a desk research which is aimed at collecting secondary data from related books and documents. Samples are taken using the non-random sampling technique in which every individual in the population does not have an equal opportunity to be selected as part of the sample. Respondents are selected based on the purpose of the research (purposive sampling). Data are then analyzed in a qualitative and quantitative manner. The research results indicate that coal mining in Tanah Bumbu District South Kalimantan Province is not well-organized. This can be seen from the fact that authorized mining land overlap with the rights over land. Such an overlap might arise from the process of land acquisition, giving compensation, double ownership practices, mining activities which operate beyond the authorized mining map areas, and overlap between mining rights and plantation permits. Settlement efforts taken by disputing parties are in the form of negotiation, mediation with the help of a mediator, and bringing the case to court. In most cases, non- litigation resolutions are preferred.

Kata Kunci : Tumpang tindih,Tanah kuasa pertambangan,Hak atas tanah,Overlap,Authorized Mining Land,Rights Over Land