Tanggung jawab penanggung dalam perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bukittinggi

ENDRAWATI, Taufiq El Rahman, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai tanggung jawab penanggung dalam perjanjian kredit pada Bank rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bukittinggi ini merupakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan gejala hukum yang terjadi pada masyarakat di lapangan tentang bagaimana tanggung jawab penanggung dalam perjanjian kredit pada BRI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu setelah data dapat disajikan baik dari penelitian lapangan maupun dari penelitian perpustakaan akan digabung sehingga data dianalisis secara kualitatif dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan guna untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab penanggung sebatas piutang yang ditanggungnya. Pada dasarnya penanggung tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur (Pasal 1831 KUHPerdata). Untuk penyelesaian kredit macet jalan yang ditempuh adalah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apabila dengan jalan musyawarah ini belum juga menyelesaikan masalah maka upaya yang ditempuh untuk selanjutnya oleh bank adalah melalui lembaga yang di tunjuk untuk penyelesaian masalah oleh Undang-Undang adalah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN). Kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikan kewajiban penanggung dalam penagihan utang kepada kreditur. susahnya menagih utang kepada penanggung karena penanggung sendiri merasa tidak wajib membayar utang debitur, dan susahnya mengeksekusi jaminan perorangan karena jaminan ini adalah jaminan yang melekat pada diri seseorang sebagai penjamin.

The research objective is to answer problems being studied and to find out the performance of banking practice in accordance with the recently enacted law. The research on the guarantor’s responsibility in credit agreement in Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bukittinggi Branch is a juridical sociological research, a research done by observing legal phenomena in the given society on the guarantor’s responsibility in credit agreement. The method of sampling is purposive sampling. The data were collected by studying documents and doing interviews. The research result shows that guarantor’s responsibility is limited only to the guaranteed debts. Basically, the guarantor does not have to pay the debtor’s debt to creditor (Article 1831 KHUPerdata). If the debtor is in default, negotiation between two parties are carried out to settle the credit crunch. If the negotiation does not solve the problem, the next step taken by the bank is the use of institution appointed to solve the problem in Law No. 10/1998 about the alteration of Law No. 7/1992 on Banking, which is by the State Property services and Auction (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara/KPKLN). The obstacles in realizing the guarantor’s responsibility are the difficulty to collect debt to the guarantor because the guarantor doesn’t think he/she has to pay the debtor’s debt, the difficulty to execute individual guarantee because this guarantee is a guarantee attaching to the individual as a guarantor, and the execution method is not regulated in law. Therefore, it does not fit to the objective of the law regulating the individual guarantee, i.e. Article 1820 until Article 1850 of KUHPerdata.

Kata Kunci : Tanggung jawab penanggung,Perjanjian kredit, guarantor’s responsibility, credit agreement