Analissi yuridis penggunaan hak ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di wilayah Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi

SEPTIDARSON, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini dimaksutkan untuk menjawab permasalahan terhadap pelaksanaan Penggunaan hak ingkar Notaris didalam praktek di Wilayah MPD (Majelis Pengawas Daerah) Notaris Bukittinggi, ditingkat Polisi/ Penyidik, di Pengadilan Negri, dan Batasan Penggunaan hak ingkar itu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan didukung dengan penelitian. Lapangan.Penelitian ini dilakukan di wilayah MPD (Majelis Pengawas Daerah) Notaris Bukittinggi dengan menggunakan metode non random sampling, dengan pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling yaitu 3 (tiga) orang responden Notaris yang pernah sebagai saksi terhadap akta yang dibuatnya dihadapan Polisi/ Penyidik, berdasarkan izin dari MPD Notaris, sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan (PERMEN) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor,M.03,HT.03,10 Tahun 2007.Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris sebagai saksi. Dan 2 (dua) orang Notaris senior yang bisa memberikan pemahaman dan pendapat mengenai hak ingkar yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 , Pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54 UUJN, serta narasumber terdiri dari 1(satu) orang hakim yang menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negri, 1(satu) orang Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris, serta WAKA Polisi Resor Kabupaten Agam dari pihak Penyidik. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Notaris tidak Menggunakan Hak Ingkarnya ketika dipanggil oleh MPD untuk dijadikan saksi sedangkan MPD sendiri belum punya Forum untuk musyawarah yang bertugas mengkaji kasus yang terjadi secara mendalam terhadap akta yang terkait dugaan tindak pidana terhadap Notaris itu, dan belum mempunyai kewenangan yang jelas tegas dan terinci, sebagai acuan mana tindakan Notaris yang sesuai dengan UUJN dan mana Tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan UUJN sehingga tidak terjadi semua Panggilan Polisi/Penyidik diloloskan untuk menjadikan Notaris berstatus sebagai saksi. Apabila Notaris Menjadi saksi dalam kasus tindak pidana, Polisi/ Penyidik tidak perlu izin MPD lagi untuk menaikkan status Notaris tersebut sebagai tersangka oleh sebab itu MPD harus mengkaji dulu secara mendalam dalam suatu forum MPD yang sangat diharapkan pembentukanya sesegera mungkin, sebelum Notaris tersebut diloloskan sebagai saksi oleh MPD kepada Polisi/Penyidik, Kejaksaan, Hakim/ Pengadilan berdasarkan Pasal 66 UUJN.

This study intends to answer questions of Notary refuse rights Use implementation in practice in the Local Supervision Council (MPD) Area, Bukittinggi Notary, in level of Police/Investigator, in the State Court, and Limited Use of the refuse rights. This study is juridical-normative and supported by a field research. This research was conducted in MPD area. Bukittinggi Notary used a non-random ampling method, taking samples based on purposive sampling, 3 (three) respondents of Notary ever being witnesses of act made in front of the Police/Investigator, based on permission of Notary MPD, according to provisions of Article 66 of Law No. 30 of 2004 on Notary Position and Law Ministry and Human Rights Rule No. M.03, MT.03, 10 of 2007 on Act Minuta taking and Notary Calling as witness. And 2 (two) Notary seniors who might give understanding and opinion concerning Refuse rights regulated in Article 4, paragraph 2, Article 16, paragraph (1), point (e) and Article 54 of UUJN, and informants consisting of 1 (one) judge serving as Vice President of State Court, 1 (one) Supervision Council Leader of Local Notary, and Vice President of Agam District Resort Police of Investigator. The results of research indicated that the Notary did not use the Refuse rights when called by MPD to be witness; whereas, MPD alone had not owned Forum of negotiation serving as reviewing indepth case of act related to criminal action of the Notary, and had not owned obvious and detailed authority as reference to Notary action inconsistent with UUJN and which Notary action was inconsistent with UUJN so that all callings of Police/Investigator were not approved to make Notary a witness. If the Notary became a witness of criminal action case, the Police/Investigator did not need permission of MPD to raise the Notary status as one who was accused by MPD forum having to be reviewed first deeply in a forum that was highly expected to form as soon as possible, before the Notary was established as witness by MPD to the Police/Investigator, Public Prosecutor, Judge/Court based on Article 6 of UUJN

Kata Kunci : Hak ingkar notaris,UU Nomor 30 Th 2004 (UUJN) MPD,Use of Notary refuse rights. UU Nomor 30 Th 2004 (UUJN). MPD