Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam hal Pembuatan Akta Pemindahan Hak Atas Saham yang Dibuat oleh Notaris

IRYANTI, Sularto, S.H., C.N., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pembuatan akta pemindahan hak atas saham, factor-faktor yang menyebabkan akta perubahan data perseroan tidak diberitahukan ke Menteri dan akibat hukum terhadap pemegang saham dan perseroan sebagai badan hukum yang tidak membuat akta pemindahan hak atas saham. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan., tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, perlu didukung dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan 20 responden Notaris dan 10 responden Pendiri Perseroan diambil dengan cara quota sampling. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis, hasil penelitian dianalisis kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemindahan hak atas saham didahului dengan pemanggilan seluruh pemegang saham untuk diadakan RUPS dilanjutkan pembuatan akta pemindahan hak atas saham. Hasil RUPS dibuat Akta Berita Acara secara notariil yang menyatakan perubahan susunan pemegang saham dan diberitahukan ke Menteri dengan melampirkan akta pemindahan hak atas saham. Adanya Faktor-faktor yaitu biaya, waktu pembatasan dan tidak lengkapnya berkas dari perseroan yang menyebabkan tidak diberitahukan ke Menteri. Tidak dibuatkannya akta pemindahan hak atas saham bagi pemegang saham dan perseroan menimbulkan akibat hukum tidak berlakunya hak-hak untuk menghadiri. mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, semua perbuatan hukum yang dilakukan tidak mengikat para pihak, tidak memberikan kepastian hukum dan pihak ketiga akan memberikan respon negatif terhadap kredibilitas perseroan yang akan menutup kemungkinan berhubungan dengan perseroan tersebut.

The research is aimed for finding out the making process of transfer deed of share rights, the underlying factors of company’s data alteration for not reporting to the Ministry of Law and Human Rights, and legal consequences for shareholders and company as legal entities for not making the transfer deed of share rights. The research is a juridical empirical research, i.e. a research based on the field research. A library research is required to support the data obtained from field research. The research was carried out in Makassar, involving respondents of 20 notaries public and 10 Company Founders using quota sampling. The report of the research is descriptive analysis, that is research results are analyzed and then described. The research results show that the process of transferring share rights is preceded by summoning the entire shareholders for holding the RUPS (General Meeting of Shareholders/GMS) and followed by making the transfer deed of share rights. The results of GMS is stated in a notarial deed of the minutes stating the changing structure of shareholders and reported to the Ministry of Law and Human Rights by attaching the transfer deed of share rights. Factors including cost, grace period, and incomplete documents of the company result in not reporting to the Ministry of Law and Human Rights. The lack of transfer deed of share rights for shareholders and company causes legal consequences, making the ineffectiveness of rights for attending and voting in the GMS, receiving dividend payment and assets remaining after liquidation. In addition, any performed legal acts do not legally bind any parties, do not give a legal certainty, and the third party will negatively respond to the company’s credibility, resulting in closing the possibilities of interacting with the company.

Kata Kunci : UUPT,Pembuatan akta pemindahan hak atas saham,Notaris, UUPT, Making the Transfer Deed of Share Rights, Notary Public