Benturan kewenangan urusan pertanahan ditinjau dari sudut hukum agraria :: Studi kasus di Sumatera Barat

MUSRIADI, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 32 tahun 2004, dan implikasi benturan hukum pengaturan di bidang pertanahan serta kewenangan urusan pertanahan ditinjau dari sudut hukum agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian hukum dengan memakai metode pendekatan hukum agraria dengan cara penelitian kepustakaan, peraturan perundang undangan, serta pendapat para ahli hukum. Hasil kajian tesis ini menyimpulkan, Sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 32 tahun 2004, pengelolaan pertanahan berada pada pemerintah pusat walaupun undang undang tersebut memerintahkan bahwa urusan pertanahan adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Etika yang berlaku antar derajat peraturan perundang undangan adalah bahwa peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentang dengan aturan yang lebih tinggi, karenanya aturan yang lebih rendah tersebut akan gugur demi hukum ( lex superior derogad legi inferiory), namun demikian untuk pertanggungjawaban dan pembuktian gugur demi hukum tersebut perlu diuji dan dibatalkan melalui pengadilan yang berwenang untuk itu. Ditinjau dari sudut hukum agraria yang ditemukan dalam pancasila sebagai dasar negara, kewenangan yang selama ini dilakasanakan oleh pemerintah pusat sudah tepat dan telah terakomodasi kedalam asas-asas yang terkandung dalam pancasila, hal ini juga sejalan dengan pasal 1 angka (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 19, UUPA, dan penjelasan angka II (1) UUPA

Purpose of this writing is to know about how execution of land management before and after going into effect of UU No. 32 year 2004, and implication collision punish arrangement in land area and also land business authority evaluated from the aspect of Agrarian law. This research use method research of normative yuridis that is research of law by using approach method of Agrarian law by research of bibliography, regulation of law and also opinion from the law expert. The Conclusion of this thesis study, Before and after going into effect of UU No. 32 year 2004, land management is in central government although the regulation command that land business is business which is obliged to be executed by local government. Ethics going into effect between degree of regulation is the lower regulation have to stem and may not opposite with higher level regulation, because of that the lower regulation will killed for the shake of law (lex superior derogad legi inferiory), but that way for the responsibility and verification of the killed for the shake of the law require to test and canceled through justice in charge for that. Evaluated from the aspect of agrarian law which is found in pancasila as state of philosophy, the authority which during the time executed by central government have precisely and have been accommodated and implied in pancasila, this issue also in line with section 1 number (1), Section 2 sentence (2), Section 19 UUPA, and clarification of number of II sentence (1) UUPA

Kata Kunci : Kewenangan,Urusan pertanahan,Hukum agraria, Authority, Land Business, Agrarian Law