Pelaksanaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar bersubsidi 24 jam di Puskesmas Tanjung Rema Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

KARYANTO, Agus Dwi, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar membuat kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis (PKDG) pada tahun 2006- 2007. PKDG merupakan kebijakan untuk membebaskan biaya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk Kabupaten Banjar tanpa membedakan status ekonomi di puskesmas. Kebijakan PKDG disempurnakan menjadi Program Pelayanan Kesehatan Bersubsidi 24 Jam (PKDB 24 Jam) pada tahun 2008. Perubahan yang mendasar dari program ini adalah dalam hal waktu pemberian pelayanan di puskesmas menjadi 24 jam, jadi masyarakat mempunyai akses ke puskesmas tanpa ada pembatasan waktu. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan bersubsidi 24 jam di puskesmas dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif didukung dengan data kuantitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian ini untuk melihat pelaksanaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar bersubsidi 24 jam oleh masyarakat di Puskesmas Tanjung Rema, Kabupaten Banjar. Hasil: Implementasi PKDB 24 jam masih menggunakan manajemen birokrasi terlihat dimana puskesmas masih sangat tergantung dari dinas kesehatan dan kurang mempunyai wewenang untuk membuat inovasi pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Dokter lebih termotivasi untuk melakukan praktek mandiri dari pada mereka melakukan pelayanan di puskesmas 24 jam. Pelayanan kedokteran di luar jam kerja puskesmas lebih banyak dilakukan oleh paramedis. Dokter selain bekerja di puskesmas juga melakukan praktek mandiri di tempat prakteknya. Rata rata kunjungan pasien di luar jam kerja puskemas kurang dari 2 % bila dibandingkan kunjungan pasien pada saat jam kerja puskesmas. Kesimpulan: Meskipun pelaksanaan puskesmas 24 jam merupakan bentuk inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan memperluas akses publik terhadap layanan kesehatan dasar, namun implementasinya belum diikuti inovasi sistem pelayanan di tingkat puskesmas. Kebijakan puskesmas 24 jam tidak mendorong tenaga medis untuk melakukan pelayanan seperti bila mereka melakukan praktek mandiri. Pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 24 jam rendah terutama di luar jam kerja.

Background: The Government of Banjar district issued a policy on free of charged basic health service (PKDG) in the year of 2006-2007. PKDG is a policy to make freedom of basic health service cost for the community in Banjar District without differentiating the economy status in primary health care. The policy of PKDG was upgraded into 24 hours Subsidized Health Service Program (PKDB 24 Hours) in the year of 2008. The basic change in this program was in terms of service time in public health centerbecame 24 hours, so that community have an access to community health centers without any time limitation. Objective: This research was aimed to find out the description of 24 hours subsidized health service program in Public health centerand the utilization by the community. Method: This research is a qualitative description of the research supported with quantitative data and the design case study. The research location was in the public health center of Tanjung Rema of Banjar District, and the primary data was collected by using indepth interview and observation while the secondary data was obtained from document observation. Result: Implementation PKDB 24-hour still use management of the bureaucracy is still visible where the public health center is highly dependent from the poor health and have the authority to create innovative services that comply with the conditions and situations that exist. Doctors perform more motivated to practice independently in their conduct of services in the public health center 24 hours. Medical services outside working hours public health center more done by paramedics. Doctors working in public health center in addition to also practice in the independent practice. Average patient visits outside of working hours less than 2% when compared patient visits during working hours Public health center. Conclusion: Although the implementation of 24 hour public health centeris a form of innovative health services that aim to expand public access to basic health services, but its implementation has not followed the system of innovation in the public health center level. Policy 24-hour public health center does not encourage medical staff to perform services such as when they do independent practice. Utilization of public health center 24 hours low, especially outside working hours.

Kata Kunci : Pelayanan kesehatan bersubsidi 24 jam,Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat, 24 hours subsidized health service, The utlization of health service by community