Kemampuan SDM dinas kesehatan dalam mempengaruhi legislatif untuk meningkatkan alokasi anggaran di Provinsi Jambi

YULIATI, Eny, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Alokasi anggaran pembangunan kesehatan (tidak termasuk belanja rutin dan gaji) APBD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi masih terbilang kecil, yaitu Rp. 4.603.778.000,- atau 1,84% dari total anggaran pembangunan APBD Provinsi Jambi. Otonomi daerah, mempunyai implikasi munculnya para pemain baru (stakeholder) dalam penentuan alokasi anggaran, diperluksan SDM yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran kesehatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang gambaran kemampuan SDM Dinas Kesehatan untuk mempengaruhi legislatif dalam meningkatkan alokasi anggaran di Provinsi Jambi. Metode Penelitian: Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus deskriptif. Data diperoleh melalui: (1) Wawancara mendalam sebanyak 9 orang, terdiri dari: Ketua DPRD, Anggota Tim Panggar, Komisi E, Ketua/Kepala Bidang Bappeda, Kepala Biro Keuangan Pemda, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RS Raden Mattaher Jambi, Kasubdin Penyusunan Program, Kepala Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan Kesehatan (2) Studi dokumen. Hasil: Tenaga yang terlatih khususnya tenaga perencanaan saat ini masih kurang. Penyusunan program kesehatan di Provinsi Jambi belum mengacu pada Renstra, masih kurangnya koordinasi masing-masing unit kerja, belum sepenuhnya mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja, advokasi belum didukung oleh data dan perhitungan anggaran yang tepat. Provinsi Jambi legislatif lebih berperan dan lebih dominan dalam hal menentukan kebijakan anggaran bila dibandingkan dengan eksekutif. Secara politis legislatif menganggap kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM karena alasan keterbatasan anggaran. Kesimpulan: Faktor kualitas tenaga berpengaruh terhadap penyusunan anggaran yang dihasilkan, komitmen legislative terhadap pembangunan kesehatan masih rendah, hal ini tebukti karena anggaran sektor kesehatan hanya menempati urutan ketujuh dari 21 sektor yang ada.

Background: The alocation of development health budget excluding of rountine expenditure and sallary) of APBD (regional expenditure income budget) in Jambi Province was considered as small Rp. 603.778.000 or 1,84% out total budget of APBD development in Province. There was a need for the health office to influence the budget allocation. Objective: This research aimed to obtain information on the description of health offices human resources in order to influence legislative in improving budget allocation in the Jambi Province. Method: This was a qualitative research using desriptive case study design. The data was obtained from: (1) indepth interview toward 9 people thad consisted of: head of DPRD, member of Team Panggar, Commission E, head/head devision of Bappeda, head of financial bureau of regional government, head of health office, director of Raden Mattaher Jambi Hospital, head of sub division of program planning, head of program planning (2) document study. Result: There was lack of trained personel ecpeciallity in planning. The planning was not yet referred to strategic planning, and still have lack of coordination in each working unit. It was not yet referred to performance based budget planning, and the advocacy was not yet supported by correct data and budget allocation. Politically, legislative considered health as a very important factor to improve the quality of human resources. Conclusion: Quality factor of manpower had influence the resulth budget planning, and legislatives commitment toward health development was still low. This was shown from health sector budget which was placed in the seventh rank out of the existing of 21 sector.

Kata Kunci : Komitmen politik,Peran legislatif,Kemampuan SDM,Kemampuan advokasi dan alokasi anggaran, Politic commitment, legislative role, human resources ability, advocacy ability and budget allocation.