Analisis ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehaatn dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lembata

LAOH, Johnny, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Masalah pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat terkait dengan permasalahan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan distribusinya tidak merata baik jenis maupun jumlahnya (Depkes, 2007). Kabupaten Lembata dengan Ibu Kota Lewoleba yang merupakan Daerah Otonom pemekaran dari Kabupaten Induk Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor: 52 Tahun 1999. Kondisi ketenagaan Dinas Kesehatan dan puskesmas yang berada di Kabupaten Lembata sekarang jika dikaitkan dengan PP No, 32 Tahun 1996 dan rasio standar ketenagaan menurut Indonesia Sehat 2010 masih sangat kurang. Dengan fenomena keterbatasan sumber daya manusia kesehatan yang sangat penting di dalam peningkatan pelayanan kesehatan, maka perlu dianalisis ketersediaan SDM berdasarkan perencanaan, rekrutmen dan penempatan SDM. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lembata. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakakan rancangan studi kasus. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder baik yang berasal dari puskesmas maupun data sekunder yang ada di bagian kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Melakukan analisis data sekunder, dan selanjutnya disusun menjadi narasi. Hasil: Perencanaan SDM masih bersifat non ilmiah yaitu : perencanaan SDM didasarkan pada pengalaman, imajinasi, dan perkiaan-perkiraan dari perencanaan saja. Perencanaan tenaga kesehatan, yang diusulkan Dinas Kesehatan melalui bagian kepegawaian tidak dapat diakomodir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah.Perencanaan. Rekrutmen tenaga kesehatan di Kabupaten Lembata sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Sejak tahun 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata membuat kebijakan yaitu : pegawai negeri sipil yang diangkat harus menandatangani kontrak selama 10 tahun untuk tidak pindah atau mutasi kedaerah lain Mekanisme penempatan merupakan kewenangan penuh Badan Kepegawaian Daerah sehingga penempatan tenaga belum sesuai dengan kebutuhan serta prinsip the right man in the right place sulit diterapkan. Kesimpulan: Ketersediaan tenaga kesehatan masih sangat kurang dan berakibat pada pelayanan kesehatan, maka perlu kebijakan pengadaan tenaga melalui sistim kontrak dan penagalokasian dana APBD untuk pengembangan tenaga kesehatan.

Background: The problem of even distribution and access of qualified health service was related with the limitation problem of human resources in health and there was an unfairness distribution of its type and number (Depkes, 2007). The District of Lembata with capital city of Lewoleba was considered as autonomy development area from the district of East Flores Province of East Nusa Tenggara that was based on the regulation Number 52 year of 1999. The condition of manpower in health office and primary Health Care that was available in the District of Lembata if related waith PP No. 32 year 1996 and with the standard ratio of manpower according to Indonesia Sehat 2010 was still less. With the limitation phonemenon of human resources in health that is very important in the improvement of health service, hence, the availability of human resources that is based on planning, recruiting and placing of human resources need to be analysed. Objective: This research was aimed to find out the availability of human resources in health in improving public health service in the disctrict lembata. Method: This was a case study that used qualitative analysis. The instrument being used was secondary data from Primary Health Care and secondary data that was available in personalia division of district health office in Lembata. Secondary data was analysed and then arranged into narration. Result: The planning of human resources was supply and demand but still conducted non scientifically that was; planning of human resources that was based on experience, imagination, and estimation from the planning it self. Planning of health care provider that was proposed by health office through human resources division could not be accommodated by regional government of Lembata Disctrict that was Regional Personalia Board (Bappeda) specicifically. The recruitment of health care provider in the district Lembata was not yet suitable with the field need. Since the year of 2006, the regional government of Lembata district stated that : new civil servant should signed a contract for 10 years for not moving to other regional. The placement mechanism was the authority Bappeda and yet this placement was not yet suitable with the need as well as principle of “the right man in the right place” as it was difficult to be applied. Conclusion: There was a lack of health care provider availability which affected on the health service, so that the policy on placing the manpower through contract system and allocation of APBD funding for health care provider development is necessary.

Kata Kunci : Ketersediaan tenaga kesehatan,Pelayanan kesehatan, Healt care provider availability, health service