Evaluasi kebijakan pembangunan puskesmas pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah :: Studi kasus penggunaan dana APBD I

WINARNO, Kus, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Salah satu strategi adalah dengan mendekatkan sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu dengan pembangunan pustu didaerah terpencil di seluruh Kabupaten / Kota di Propinsi Kalimantan Tengah. Propinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.958.428 jiwa, terdiri dari 14 Kabupaten / Kota, 1348 desa, memiliki 805 pustu. Ini berarti hanya sebesar 59% atau setengah jumlah desa yang mempunyai sarana pelayanan kesehatan berupa pustu. Tujuan Penelitian: Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan puskesmas pembantu yang menggunakan dana APBD I di Propinsi Kalimantan Tengah. Metode: Rancangan penelitian adalah studi kasus deskriptif dengan analisis data kualitatif. Subjek penelitian adalah stakeholder pada level propinsi dan kabupaten terpilih. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah dan satu kabupaten terpilih. Hasil: Pembangunan Pustu di Propinsi Kalimantan Tengah merupakan realisasi dari Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 dan 13 Tahun 2005 tentang RPJPD dan RPJMD. Konsep awal penganggaran pembangunan pustu ini, direncanakan dengan mekanisme Tugas Pembantuan, namun mekanisme ini tidak di setujui. Kebijakan ini merupakan program top down pemerintah propinsi. Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan adalah 1). monitoring 2). rekanan tidak melapor 3). lokasi sangat jauh 4). satuan harga tidak sama 5). pemenuhan tenaga 6). peralatan tidak sesuai dengan tenaga. Evaluasi dilaksanakan, hanya menyangkut masalah kemajuan fisik. Secara umum terjadi peningkatan alokasi dana DAK di masing-masing kabupaten/kota. Kesimpulan: Pembangunan Pustu di Provinsi Kalimantan Tengah yang dananya berasal dari APBD I, tidak diperlukan oleh Kabupaten/Kota. Tidak ada agenda yang melatarbelakangi pembangunan puskesmas pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah. Peran stakeholder dalam penyusunan agenda setting kebijakan ini hanya bersifat normatif.

Background: The objective of health idevelopment is improving community health status through increasing public access to health services. One of strategy is by supporting facilities for health service by developing secondary health center for all remote district at Central Kalimantan Province. Central Kalimantan Province with 1,9 million of population, consisted of 14 district, 1348 villages, 805 secondary health center. It means that only 59% village have facilities for health service such as secondary health center. Objectives: This research aimed to know how formulation process and implementation of policy of secondary health center development by using provincial funds. Method: It was descriptive case study using mainly method qualitative designed by semi structured indepth interview and document study. Research subject is stakeholder at level province and chosen district. This research executed in Province Public Health Service of Central Kalimantan and one chosen district. Result: Development of secondary health center in Central Kalimantan Province is the realization of Central Kalimantan Province lokal decree number 12 and 13 year 2005 fullfilment on RPJPD and RPJMD. Initially, the budgeting concept was planned by Tugas Pembantuan mechanism, but this mechanism was not aggreed. This scheme was a top down program from province government. Problems happened in execution are 1). Bad monitoring 2). bad report by developer 3). Remote location of 4). unequal price of 5). Shortage health care workforce 6). equipments unmatched the need of health care provider. Evaluation is executed, but only concerning physical progress problem. In the mean time, there was increasing allocation of DAK fund in each district. Conclusion: Development of secondary health center in Central Kalimantan Province which funded by province fund, is not required by district. There was no agenda surrounding development of secondary health center. The role of stakeholder in compilation of agenda setting for this policy only a normative action.

Kata Kunci : Kebijakan pembangunan puskesmas pembantu,Evaluasi kebijakan,Desentralisasi, Secondary health center policy, evaluation, decentralization, central Kalimantan