Analissi stakeholder dalam kebijakan program kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Kepahiang
ISWARNO, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA
2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan MasyarakatLatar Belakang: Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan program prioritas nasional dalam pembangunan kesehatan. Pada tahun 2006 Departemen Kesehatan memberikan alokasi anggaran terbesar untuk program KIA. Kebijakan ini diambil dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui implementasi strategi making pregnancy safer (MPS) dengan melakukan penajaman pada beberapa kegiatan yang dianggap cost effective. Kesinambungan program KIA sangat tergantung pada komitmen politik dan dukungan dari para stakeholder yang ada di daerah. Karenanya, melakukan analisis stakeholder menjadi penting untuk pengembangan kebijakan program KIA ke depan. Tujuan Penelitian: Mengetahui bagaimana komitmen politik pemerintah daerah terhadap program KIA di Kabupaten Kepahiang. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bersifat kualitatif dengan rancangan studi kasus. Unit analisis penelitian adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Cara pengambilan data dengan melakukan brainstorming, wawancara mendalam, laporan-laporan dan dokumen, dan pengamatan langsung. Hasil: Komitmen politik pemerintah daerah terhadap program KIA masih rendah, ini terbukti dengan minimnya alokasi anggaran program KIA. Meskipun pada dasarnya seluruh stakeholder setuju dan mendukung adanya program tersebut. Keterlibatan stakeholder lokal dalam proses perencanaan dan penganggaran program masih kurang. Koordinasi antara dinas kesehatan dengan stakeholder kunci dalam perencanaan dan penganggaran juga tidak berjalan dengan baik, sehingga sering terjadi perbedaan pemahaman tentang program. Selain itu kualitas perencanaan kegiatan dinilai masih rendah, dan lemahnya advokasi dinas kesehatan. Kesimpulan: Kecilnya alokasi anggaran untuk program KIA menunjukkan komitmen pemerintah daerah masih rendah. Permasalahan ini lebih banyak disebabkan karena kualitas perencanaan (desain) program yang kurang baik disamping peran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan masih kurang.
Background: Maternal, neonatal and child health (MNCH) program is a national priority programs in health development. In 2006 the Ministry of Health to provide the largest budget allocation for the MNCH program. This policy was taken in order to accelerate the decline in maternal mortality and infant through the implementation of the making pregnancy safer (MPS) strategy with focus on some activities that are considered to be cost effective. MNCH sustainability of the program depends on political commitment and support from stakeholders in the region. Therefore, stakeholder analysis to be important for the development of policy to the front of the MNCH program. Objectives: Knowing how the political commitment of the local government to MNCH program in Kepahiang Regency. Methods: This research is a descriptive, qualitative with a case study design. Unit of analysis this research is District Health Office of Kepahiang Regency. How do the data with the brainstorming, depth interviews, reports and documents, and direct observation. Results: Political commitment of the local government to maternal, neonatal and child health program is still low, this is evidenced by the lack of budget allocation maternal, neonatal and child health program. Although essentially all stakeholders agree and support the program. The involvement of local stakeholders in the process of planning and budgeting programs are still lacking. Coordination among health agencies with key stakeholders in the planning and budgeting also are not running well, so often the difference between the understanding of the program. Besides the quality planning activities are still considered low, and weak advocacy capacity of health district office. Conclusion: The small budget allocation for the program shows the commitment to maternal, neonatal and child health program of the local government is still low. This problem was more due to the quality of the program planning (design) that are less well beside the role and involvement of stakeholders in the planning process is still lacking.
Kata Kunci : Stakeholder,Kebijakan KIA,Kabupaten Kepahiang, Stakeholder, MNCH policy, Kepahiang Regency