Evaluasi kebijakan perawat pegawai tidak tetap (PTT) di daerah terpencil Pegunungan Meratus Kabupaten Hulu Sungai Tengah
RAHMATULLAH, Prof. dr. Leksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan MasyarakatLatar Belakang: Penyelenggaraan kegiatan puskesmas keliling yang selama ini dilakukan dinilai belum mampu meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk yang tinggal di daerah terpencil. Biaya kegiatan puskesmas keliling dinilai cukup besar, membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu pelayanan sangat terbatas. Terbatasnya dana operasional puskesmas keliling menyebabkan frekuensi kegiatan puskesmas keliling relatif jarang. Konsekuensi selanjutnya adalah kegiatan surveilans dan pelaksanaan program prioritas terkendala. Untuk memperbaiki upaya pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tinggal di daerah terpencil Pegunungan Meratus maka Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2002 mengeluarkan kebijakan Perawat PTT. Kebijakan perawat PTT ini dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang lebih kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat ketika mereka membutuhkan. Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menilai bagaimana pelaksanaan kebijakan perawat PTT yang diangkat dan ditempatkan di desa-desa sangat terpencil di daerah Pegunungan Meratus. Metode: Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Lokasi penelitian di 4 desa yang mendapat alokasi perawat PTT, dengan jumlah informan penelitian sebanyak 14 orang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder dengan penelusuran dokumen terutama di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan puskesmas. selain itu juga dilakukan observasi untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan pada waktu wawancara mendalam. Hasil: Ketersediaan pelayanan kesehatan dasar lebih kontinyu dan lebih mudah diakses oleh penduduk yang tinggal di daerah terpencil. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan perawat PTT untuk daerah terpencil Pegunungan Meratus kabupaten Hulu Sungai Tengah belum terlaksana secara optimal.
Background: The operation of mobile health center activities is currently unable to increase the coverage and provide equal distribution of basic health service for people in isolated areas. The cost for mobile health center activities is relatively high; it needs lots of staff and the service hours are limited. As the budget for mobile health center operation is limited the frequency of mobile health center activities is relatively low. Further consequence is that the implementation of surveillance and priority program is constrained. To improve health service for people living in isolated areas of Meratus mountain the District Government of Hulu Sungai Tengah in 2002 issued a policy on Non Permanent Staff Nurses. This policy is aimed to provide continuous and accessible basic health service for the community whenever they need it. Objective: To identify and evaluate the implementation of the policy on Non Permanent Staff Nurses recruited and placed at isolated areas of Meratus Mountain. Method: This was a descriptive qualitative study that used a case study design and was carried out at 4 villages that got allocation of non permanent staff nurses with as many as 14 informen. Primary data were obtained from indepth interview whereas secondary data were obtained from document search particularly documents at Hulu Sungai Tengah district health office and health centers. Observation was also made to get information not covered in indepth interview. Result: Basic health service was available more continuously and more accessible for people at isolated areas. Conclusion: The policy of non permanent staff nurses for isolated areas of Meratus Mountain, District of Hulu Sungai Tengah had not been implemented at its best.
Kata Kunci : Evaluasi kebijakan,Perawat PTT,daerah terpencil, Policy evaluation, non permanent staff nurses, isolated areas