Laporkan Masalah

Implementasi kebijakan pemberantasan rabies di Propinsi Sulawesi Utara

TIOHO, Hanna Olly, Dr. Ambar Widaningrum, M.A

2009 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Kebijakan pemberantasan rabies, merupakan salah satu kebijakan publik yang diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun dalam implementasinya ditiap – tiap propinsi menghasilkan dampak yang berbeda- beda. Menurut Grindle, implementasi merupakan suatu proses dari kebijakan, ke program menuju ke dampak atau outcomes. Secara umum tugas implementasi adalah membuat suatu mata rantai dimana menyiapkan tujuan dari kebijakan publik untuk direalisasikan sebagai dampak atau outcomes dari kegiatan pemerintahan. Dilain pihak Malcom L. Goggin mengemukakan model penelitian implementasi kebijakan antar pemerintahan yang mana dikatakan bahwa implementasi kebijakan disuatu negara bagian memiliki fungsi terbatas, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah lokal sangat mempengaruhi pilihan- pilihan kebijakan yang dilakukan. Bertolak dari teori yang dikemukakan, maka penelitian kali ini bertujuan melihat bagaimana proses implementasi kebijakan pemberantasan rabies di Propinsi Sulawesi Utara, dengan menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung dilapangan, dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian bahwa kebijakan pemberantasan rabies di Propinsi Sulawesi Utara, sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional terutama dalam pedoman pelaksanaannya. Produk kebijakan yang dihasilkan di tingkat propinsi hanya terfokus pada struktur organisasi dan koordinasi. Kebijakan ini sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil di kabupaten/ kota yang ada diwilayah Sulawesi Utara. Ada empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan ini yaitu: karakteristik institusi, sumberdaya, kelompok sasaran dan strategi. Komitmen penentu kebijakan yang cukup jelas dan konsisten hanya terdapat di instansi yang bertanggungjawab secara langsung, sedangkan instansi terkait tidak memperlihatkan komitmen yang jelas dan konsisten. Hal ini berdampak pada menyediaan sumberdaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan seperti tenaga dokter hewan, vaksinator dan vaksin . faktor ini juga mempengaruhi strategi yang dipilih yaitu penyuluhan langsung ke lapangan, dan pendataan populasi anjing berdasarkan jumlah anjing yang divaksin. Kebijakan pemberantasan rabies di Propinsi Sulawesi Utara, dengan masukan kebijakan demikian ternyata belum mampu mengintervensi kelompok sasaran dengan kondisi bahwa anjing merupakan bagian dari hidup masyarakat, untuk mematuhi kebijakan yang ada, sehingga keluaran kebijakan yaitu “Nol Kasus Rabies di Propinsi Sulawesi Utara belum tercapai.” Hal ini berdampak pada “Ketentraman masyarakat yang terbebas dari penyakit rabies belum dapat terwujud” Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan beberapa hal: perlu adanya kebijakan ditingkat kabupaten/ kota yang lebih operasional, komitmen penentu kebijakan sangat diperlukan dalam memilih dan menentukan strategi dan sumberdaya.

The policy of elimination of rabies is one of public policy implemented in the Republic of Indonesia, however each of its implementation resulting various impacts. Grindle said, implementation is a process of a policy, program to outcomes, generally the implementation task is to create a chain to prepare the goal of public policy for its realization as the outcome from government activities. On the other hand, Malcom L.Goggin said that research model of implementation of government policy which considered that implementation of a policy of a state have a limited function, so the central and local government is really influencing the policies. Therefore, this research is to see how the implementation process of this policy in North Sulawesi, by analyzing few factors that influencing the implementation of the policy. In this research the data that being used is primary data and secondary data, primary data is from the interview and direct observation in the field, secondary data is from the literature/documents that connected with this research. By using Analysis method qualitatively, summarized that the policy of the elimination of rabies in North Sulawesi is influenced by national policy specially the standard operating procedure. The policy created in province level is only focusing on the coordination and organization structure. This policy is very influencing the policy taken by the districts in North Sulawesi. There are four factors that influencing the implementation of this policy, which are : intuition characteristic, resources, target group and strategy. The commitment of the policy maker, clear and consistent, its only applicable in institution that directly responsible. This impact to the existence of resources less then needed. This Intuition characteristic is also effecting the chosen strategy, which is direct socialization, dog population survey is based on the amount of vaccinated dog. The input to the rabies elimination policy in North Sulawesi Province, however is yet able to intervent the target group in with condition is that dog is part of society life, either its as friend to obey the existing policy. Result of this policy is that the “Zero Rabies Case in North Sulawesi is not achieved yet”. This effecting to the “Free rabies Society cannot achieved”. Based on research result, we recommended to have a policy on local/ districk level more operable, need a decision maker commitment for selected, decide the strategy to be use for intervene to change the humanity behavior with unique condition.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan,Pemberantasan,Rabies, Policy Implementation, elimination of Rabies


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.