Evaluasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Klaten tahun anggaran 2007

WIDOWATI, Diah Lintang, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2009 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme penyusunan anggaran belanja pada APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2007 serta struktur alokasi masing-masing komponen belanja pada APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2007, berdasarkan klasifikasi-klasifikasi dan kelompok belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2007, serta dokumen-dokumen penyusunan anggaran yang meliputi RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan perhitungan proporsi dengan menggunakan Comparative Budget Statement (CBS). Hasil penelitian menemukan bahwa mekanisme penyusunan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2007 telah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang dalam perjalanannya kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Walaupun dalam prosesnya tidak luput dari berbagai kekurangan seperti belum dibuatnya analisis standar belanja serta standar pelayanan minimal. Selain itu, proses penyusunan APBD juga masih mengalami keterlambatan sehingga penetapannya juga terlambat. Sedangkan proporsi alokasi belanja daerah dapat dijabarkan sebagai berikut : dari belanja menurut kelompok dan jenis belanja, Belanja Pegawai mendapatkan proporsi sebesar 56,26%. Dari belanja menurut organisasi/instansi, Sekolah Dasar Negeri mendapatkan proporsi sebesar 22,34%. Dari belanja menurut fungsi urusan pemerintahan, sektor pendidikan mendapatkan proporsi sebesar 46,50%. Dan dari belanja menurut fungsi keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, diketahui bahwa belanja menurut fungsi pendidikan mendapatkan proporsi sebesar 46,56%.

This research was aimed to evaluate the expenditure budget mechanism of local income and expenditure budgeting (APBD) Klaten Regency in fiscal year 2007 and the expenditure budget allocation after the application of Permendagri 13/2006 which had changed into Permendagri 59/2007. The data used in this research were primary and secondary data. Primary data was gained from the interview, while secondary data was gained from the documents of budgeting process i.e. RPJMD, RKPD, KUA, PPAS and the local income and expenditure realization. These data was obtained from the Regional Planning Board (Bapeda) and Regional Finance Management Board (BPKD) of Klaten Regency. The data analysis methods applied in this research were descriptive analysis and the Comparative Budget Statement to calculate the proportion of expenditure allocation. The findings of this research indicated that during the research period, the budget mechanism had adopted Permendagri 13/2006 and Permendagri 59/2007. Even so the process was not perfectly adopted the Permendagri 13/2006 and Permendagri 59/2007. The expenditure standart analysis and the minimum service standart hasn’t been made yet. The APBD process was also late. The proportion of expenditure allocation showed that the apparatus expenditure was dominating the expenditure, i.e. 56,26%. From the expenditure classification of organization, the elementary school had 22,34%. From the expenditure classification of governance function, the education sector was dominating with 46,50%. And from the expenditure classification of state finance management function, the education function had 46,56%.

Kata Kunci : Anggaran belanja,Mekanisme,Alokasi, expenditure budget, mechanism, allocation.