Peran pembinaan organisasi profesi dokter gigi (PDGI) terhadap pelaksanaan kode etik dokter gigi (KODEKGI) di Kota Padang

TRIYANI, Finis, Prof. Dr. drg. Sudibyo, SU.Sp.Perio (K)

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan kode etik dokter gigi dalam pembinaan organisasi profesi dokter gigi di Kota Padang, guna para dokter dan dokter gigi sebagai pelaku regulasi harus mempunyai kewajiban membina anggotanya agar regulasi yang dibuat pemerintah dapat dilaksanakan dengan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran organisasi PDGI terhadap pelaksanaan kode etik dokter gigi (KODEKGI), sehingga dapat melihat sejauh mana peran organisasi tersebut dalam membina dan mengawasi terhadap dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan kode etik dokter gigi. Metode yang dipakai adalah studi kasus yang bersifat deskriptif. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah peranan organisasi PDGI dan variabel bebasnya adalah pelaksanaan etika profesi dengan faktor yang ada didalamnya meliputi pembinaan, pengawasan, komitmen, dan fokus regulasi. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Padang dan 24 dokter gigi di kota Padang sebagai obyek penelitian adalah dokter gigi sebagai responden, data dikumpulkan dengan cara interview mendalam (deepth interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 90 % menjawab benar dengan hasil kuisioner yang di dapat dengan pertanyaan mengenai rekam medik dan pandangan dokter gigi terhadap pasien, dan hanya 33 % yang menjawab benar dengan pertanyaan setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya namum hal ini adalah hak pasien untuk menentukan sendiri dalam kepuasannya. Kesimpulan dan Saran : Agar pelaksanaan kode etik terhadap dokter dan dokter gigi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada dan organisasi PDGI mempunyai kewenangan sebagai regulator untuk membina dan mengawasi anggotanya dalam pelaksanaan kode etik dan UUPK namun belum dilaksanakan secara optimal, sehingga pengurus PDGI dapat meningkatkan komitmen dan meningkatkan dukungan agar regulasi menjadi efektif. Dengan penelitian ini diharapkan hasilnya akan dapat dipakai oleh Pemerintah Daerah wilayah kota Padang sebagai acuan dalam melaksanakan dan menegakkan kebijakan regulasi dalam peranan pembinaan organisasi profesi dokter gigi terhadap pelaksanaan kode etik dokter gigi (KODEKGI) khususnya di kota Padang dimasa mendatang.

This study concerns the implementation of dentists’ rules in development of dentistry professional organization in Padang city, thus physicians and dentists as regulator are obliged to develop their members in order that regulation arranged by government can be maximally put into practice. This study purposed to understand role of PDGI organization towards the implementation of dentists’ rules (KODEKGI), thus there will be known until what level this organization able to develop and control physicians and dentists for implementing their rules. Method used is case study with descriptive pattern. Dependent variable in this study is role of PDGI organization and the independent one is implementation of professional ethics with factors included within, such as development, control, commitment, and regulation focus. This study was held in Padang city, involving 24 dentists in Padang city as the object who later act as respondents; data was collected trough depth interview. The result suggested that almost 90% responded correctly with questionnaire outcome and questions about medical record and dentist’s perception towards patients, and only 33% show correct response on questions that every medical practitioner can not take over patients from their partner without permission but it was patient’s authority to decide who will consider best treating him/her. Conclusion and recommendation: Hopefully the implementation of rules towards physicians and dentists can works well accorded to regulations prevailed and PDGI organization has full authority as regulator to develop and control its members in implementing rules and UUPK which still less optimally implemented, thus PDGI management can raise commitment and improve support in order that regulation can be effective. Through this study, it is hoped that next future the result can be adopted by local government of Padang as reference in implementing and enacting regulation policy related to development of dentistry professional organization towards implementation of dentists’ rules (KODEKGI) especially in Padang.

Kata Kunci : PDGI, Kode etik dokter gigi (KODEKGI), Pembinaan organisasi profesi, Dentists Rules (KODEKGI), Development of Professional Organization.