Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat-program pengembangan Kecamatan (PNPM - PPK) di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

MURDANI, Ifan, Dr. Agus Heruanto Hadna

2009 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) merupakan program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung sosial ekonomi di pedesaan. Program ini menitikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat untuk menentukan kebutuhan nyata mereka dan memutuskan sendiri pilihan kegiatan secara demokrasi. Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat menarik untuk diteliti keberhasilan implementasi programnya karena kondisi masyarakat yang relatif masih terbelakang dan letak desanya yang masih terpencil. Studi ini bertujuan untuk mengetehui bagaimana implementaasi program PNPM-PPK di Kecamatan Bubon, kinerja implementasi, serta mengetahui faktor-faktor yang yang mempengaruhi kinerja implemetasi program tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif , maka di peroleh hasil bahwa proses implementasi PNPM-PPK di Kecamatan Bubon pada dasarnya sudah bisa dikatakan baik, walaupun masih dijumpai adanya deviasideviasi dilapangan. Kemudian kinerja implementasi juga telah menunjukkan keberhasilannya terutama dalam penguatan kelembagaan desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pada setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestariannya. Sedangakan dari analisis faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja implementasi ditentukan oleh : (1) faktor komunikasi yang kualitasnya cukup baik dan konsisten sehingga pesan program dapat diterima pelaku program di desa; (2) faktor sumberdaya, yang meliputi sumberdaya manusia seperti aparat pelaksana FD, TPK, FK, PJOK dan keterampilan kelompok usaha serta sumbersaya desa; (3) faktor karakteristik lembaga pelaksana dengan meknisme PNPM-PPK yang memiliki prinsip keterbukaan dan demokratis menghasilkan lembaga pelaksana dengan karakteristik memiliki otoritas dan inisiatif dalam melaksanakan kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi PNPM-PPK di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional kegiatan dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan program. Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam era otonomi, dimana pembangunan partisipatif seperti PNPM-PPK dapat dijadikan sebagai alternatifr model pembangunan untuk menggerakkan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal dan perdesaan.

The National Community Empowerment Program-District Development Program (PNPM-PPK) are programs intended to accelerate poverty elimination and improve community and officer institutional capability through capital aid to develop productive business activity and infrastructure and means development to support social economic life in rural area. The programs focus on community empowerment to determine their real needs and decide their own activities in democratic manner. Bubon district in Aceh Barat regency is interesting area to study implementation of the program because it is still underdeveloped community and located in remote area. The objective of the research was to identify implementation of PNPM-PPK program in Bubon district, implementation performance, and factors influencing the performance. Using descriptive qualitative research method, results indicated that implementation of PNPM-PPK in Bubon district was good, although there area some deviations in field. Implementation performance has revealed success especially in village institution strengthening in promoting people participation in each development process from planning, implementation and continuing processes. There are factors influencing implementation performance: (1) communication that is good quality and consistent so program message can be received by program participant in villages; (2) resources factor including human resource such as FD implementer, TPK, FK, PJOK and business group skill and rural resource; and (3) implementer institutional characteristic factor with PNPMPPK mechanism that have open and democratic principle resulting in the institution with authority and initiative in doing activity. In conclusion, implementation of PNPM-PPK in Bubon district Aceh Brat regency have accorded to activity operational technical guidance and lead to result according to program objective. Therefore, participative development model such as PNPM-PPK can be alternative for development model to promote and develop local and rural economic potentials.

Kata Kunci : Kemiskinan,Implementasi kebijakan,Pemberdayaan masyarakat, poverty, policy implementation, people empowerment