Kebijakan pengembangan koperasi kredit di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur

DOPO, Blasius, Dr. Suhatmini Hardyastuti

2009 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan yang harus dilaksanakan di seluruh Indonesia. Melalui lembaga keuangan mikro pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bantuan modal untuk kegiatan perekonomian rakyat kecil dan menengah sampai di seluruh desa-desa di Indonesia. Kebijakan Pengembangan Koperasi Kredit di Kabupaten Ngada merupakan langkah yang sangat tepat untuk memajukan perekonomian rakyat. Perbaikan perekonomian masyarakat dengan pola pemberdayaan sangat dibutuhkan, dan ini sudah merupakan tanggung jawab berbagai pihak baik pemerintah , masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga keagamaan. Berkembangnya koperasi di Kabupaten Ngada sangat ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakatnya, jika ekonomi rakyat diberdayakan secara baik maka akan terbangun kemandirian ekonomi di pedesaan. Dampak dari kemandirian ekonomi akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yang berarti mengurangi masalah pengangguran dan urbanisasi di pedesaan, aktifitas ekonomi semakin tinggi dan dengan demikian rakyat akan tergerak untuk menabung dan meminjam uang untuk perputaran ekonominya. Keadaan ini jelas akan mempengaruhi pertumbuhan koperasi di Kabupaten Ngada akan semakin besar dan kuat. Ekonomi rakyat yang kuat adalah modal besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang peran koperasi kredit, mengetahui peran pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan koperasi serta mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dan koperasi kredit dalam membangun kemitraan. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan permasalahan pada tataran kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan koperasi kredit. Dari hasil analisis setelah melakukan penelitian di lapangan ditemukan beberapa hal penting seperti, koperasi kredit ternyata sudah sangat dikenal dan diterima di tengah-tengah masyarakat, sebagai lembaga keuangan mikro untuk membangun ekonomi rakyat. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam upaya pengembangan koperasi kredit belum maksimal, ini dapat diketahui dari alokasi anggaran pembangunan khusus untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah masih sangat kurang, sehingga banyak program pemberdayaan ekonomi menjadi tumpang tindih dan cenderung gagal. Jumlah seluruh lembaga keuangan mikro di Kabupaten Ngada sebanyak 101 buah dengan jumlah anggota sebanyak 21.599 orang sedangkan modal atau aset yang terkumpul sebesar Rp78.891.772.000,- , masalah internal adalah kredit macet yang sudah mencapai rata-rata 7 persen, melampaui batas kewajaran yaitu 5 persen. Ada beberapa saran yang ditawarkan yaitu: Membangun kerja sama yang kokoh (kemitraan) antara pemerintah, koperasi kredit dan masyarakat, Membangun komitmen bersama antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih memihak kepada kepentingan rakyat bukan pada kepentingan pribadi, kelompok, partai politik.

Indonesian government has issued several programs to solve the poverty problem that must be implemented in the whole area of Indonesia. Through the institution of micro finance, the government has also distributed some capital supports for the activity of low and middle economic class to the whole village in Indonesia. The policy of developing credit union in Ngada regency is the most appropriate way to improve the social economic. The improvement of social economic by the formulation of efficiency is extremely required; moreover it is the responsibility of the government, the public, the business corporate, and the religion institution. The growth of cooperation in Ngada regency is determined by the social economic condition. If the social economic is implemented efficiently, it will be more independent. The impact of economic independence will reserve a great number of labors, meanwhile it will decrease the jobless problem and the urbanization in the village, the economic activity is getting more increased thus the public will save and credit the money for the movement of economy. This condition will influence the growth of corporation in Ngada regency. A strong social economic is a big investment to increase the people prosperity. This research aims to analyze the benefit of credit union, to know the role of local government to support the growth of corporation and to know the inhibiting factors faced by the government and the credit union to keep a mutual partnership. This research applies the method of qualitative descriptive analysis to describe the problem on the level of policy that has been made by the government and the credit union. It is found that the credit union has been familiar and accepted by the public as the micro finance institution to improve social economy. The role of local government of Ngada regency in the development of social economy has not been maximal. It can be found in the allocation of developing budget especially for the endeavoring social economy. The lack coordination among the local government institutions, many programs of endeavoring social economy have been overlapped and tended to fail. The number of all micro finance institutions in Ngada regency is one hundred one, the number of participants is twenty one thousand five hundred ninety nine while the capital and the asset is Rp 78.891.772.000. The internal problem is stagnant credit that has reached 7 percent exceeded the equity limit of 5 percent. There are some suggestions offered: making the cooperation (partnership) among government, credit union and public. Making the commitment between government, local legislative to support the public aspiration but not the interest of personal, group and politic.

Kata Kunci : Kemiskinan,Koperasi kredit,Pemberdayaan,Kemitraan,Poverty,Credit Union,Empowerment,Partnership.