Keberpihakan kebijakan anggaran pemerintah daerah terhadap penduduk miskin :: Studi kasus anggaran bidang kesehatan di Kota Binjai

HARRY, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2009 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Walaupun pemerintah Kota Binjai telah menetapkan kesehatan sebagai prioritas, namun dari besaran alokasi anggaran belanja untuk sektor tersebut masih belum dapat diketahui keberpihakannya bagi penduduk miskin. Atas alasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan studi tentang keberpihakan kebijakan anggaran Pemerintah Kota Binjai di bidang kesehatan terhadap penduduk miskin, dan bagaimana mekanisme perumusan kebijakan anggaran tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian studi kasus, diketahui bahwa kebijakan anggaran Pemerintah Kota Binjai di bidang kesehatan belum berpihak kepada penduduk miskin. Hasil analisis menunjukkan bahwa proporsi alokasi anggaran pada pelayanan kesehatan dasar dari total alokasi belanja bidang kesehatan lebih kecil dari pada penduduk yang tidak miskin. Sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan indeks kemerataan gini, bahwa anggaran belanja tersebut tidak memiliki sisa kepada penduduk miskin. Sementara itu dari hasil analisa, ditemukan walaupun alokasi anggaran pelayanan kesehatan dasar sangat minim, kenyataannya masyarakat Kota Binjai telah menanamkan perilaku hidup sehat. Fakta menunjukkan bahwa proporsi penduduk dengan bantuan tenaga non paramedis di Kota Binjai ternyata lebih rendah dari pada rata-rata nasional. Hasil analisa data tentang perumusan kebijakan anggaran ditemukan bahwa kebijakan otonomi daerah telah berdampak terserapnya anggaran untuk membiayai program-program di dinas kesehtan. Keadaan tersebut memunculkan sikap ego sektoral dinas kesehatan yang memberikan adalah penurunan biaya operasional dari Puskesmas di Kota Binjai. Namun walaupun dana operasional dari puskesmas semakin berkurang, kenyataannya sumbangan puskesmas terhadap pendapatan daerah justru semakin bertambah untuk Pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan dari beberapa uraian tersebut maka, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Binjai yaitu : 1). perbaikan mekanisme formulasi kebijakan anggaran agar dapat berpihak kepada penduduk miskin, 2). DPRD memiliki kapabilitas dan keberpihakan kepada masyarakat dalam pengalokasian belanja bagi program-program yang untuk pelayanan kesehatan dasar, dan 3). diterapkannya aturan main tentang bagi hasil sumbangan pelayanan kesehatan dasar puskesmas terhadap pendapatan daerah.

Although the government of Binjai City has included health as its priority, but from the size of expenditure budget allocation for the sector, it has not been known its inclination to poor population. For this reason, the author is interested in conducting study about the inclination of local government budget policy in Binjai City for health area to poor population, and what the mechanism of the budget policy formulation is. By using case study method, it is known that the budget policy of the government of Binjai City in health area has not been inclined to poor population. The result of analysis showed that proportion of budget allocation on basic health service from total expenditure allocation in health area is smaller in poor population than those of not poor population. So, it can be concluded by using gini equality index that the expenditure budget does not have residual to poor population. From analysis, it found that although the budget allocation of basic health service was very minimal, in fact the community of Binjai City had conducted healthy life behavior. The fact showed that the proportion of people with non paramedical assistance in Binjai City was lower than those of national average. The data analysis result about the budget policy formulation was found that local autonomy policy had an impact in reserving budget to expense the programs in health bureau. This condition made an sectoral ego attitude of health bureau that gave a decrease of operational expense of Puskesmas in Binjai City. Although the operational fund from Puskesmas was decreasing, the fact was that the contribution of puskesmas on local revenue for the Government of Binjai City was increasing. Based on the explanation, there are things that must be done by the government of Binjai City : 1) the improvement of budget policy formulation mechanism in order to incline to poor population, 2) DPRD has a capability and the inclination to community by allocate the expenditure in programs to service the basic health, and 3) the implementation of rule of game about the share of puskesmas in basic health service with local income.

Kata Kunci : Keberpihakan anggaran, Ego sektoral, Kapabilitas DPRD, Budget Inclination, Sectoral Ego, DPRD Capability