Implementasi penyediaan sarana pasarana pendidikan menengah di Kabupaten Purbalingga

SUNARNO, Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc

2009 | Tesis | S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah, menilai dan membandingkan hasil implementasi antara daerah perkotaan dan wilayah perdesaan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dipersepsikan berpengaruh terhadap proses implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma rasionalistik deduktif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelian dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap responden yang terlibat dalam poses implementasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah di Kabupaten Purbalingga. Hasil Penelitian ini menunjukan 3 temuan penting. Pertama, proses Implementasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah umum dan kejuruan di Kabupaten Purbalingga sudah dilaksanakan secara baik. Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah melalui pembentukan tim panitia yang pada umumnya belum mengacu pada Keppres No. 80 Tahun 2003. Kedua, Implementasi penyediaan sarana dan prasarana di wilayah perkotaan menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan di wilayah perdesaan karena dipengaruhi beberapa faktor antara lain komunikasi yang lebih efektif, kemampuan sumberdaya yang lebih kuat, komitmen menjaga citra sekolah yang lebih baik serta keterlibatan dalam struktur birokrasi yang lebih intensif. Ketiga, Faktor-faktor yang dipersepsikan mempengaruhi implementasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah di Kabupaten Purbalingga yaitu faktor sumberdaya di wilayah perkotaan menunjukkan tingkat kejenuhan karena kesulitan dalam pengembangan sarana terkendala oleh areal yang terbatas. Faktor disposisi atau komitmen di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan terkait dengan upaya menjaga citra sekolah. Adapun faktor struktur birokrasi menunjukkan keterlibatan sekolah dalam birokrasi di wilayah perkotaan lebih nyata pengaruhnya terhadap implemetasi dibandingkan di wilayah perdesaan. Adapun dampak implementasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan adalah = (1) meningkatkan angka partisipasi skolah dan (2) meningkatnya angka kelulusan sekolah di wilayah perkotaan. Penelitian ini merekomendasikan Pertama, Implementasi penyediaan sarana dan prasarana secara swakelola harus ditangani lebih baik lagi dengan menunjuk panitia yang memiliki kemampuan dan secara bertahap diarahkan untuk mengacu ketentuan Keppres No 80 Tahun 2003. Kedua, Penyediaan sarana dan prasarana SMK di wilayah perdesaan harus segera direalisasikan melalui penyediaan lahan dan anggaran yang memadai untuk mendirikan bangunan sekolah secara mandiri sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan sarana pendidikan kejuruan yang merespon pasar tenaga kerja. Pemerintah juga terus memotivasi agar swadaya masyarakat meningkat sebagai tanggung jawab masyarakat terhadap dunia pendidikan. Ketiga, Untuk meningkatkan implementasi di wilayah perdesaan maka perlu ditingkatkan komunikasi, kemampuan swadaya, komitmen dan keterlibatan dalam struktur birokrasi.

This research aims to describe the implementation process of educational infra structures for senior high school, to evaluate its implementation in rural and urban area, and to identify some factors which influence the implementation process. This research used rational deductive paradigm and qualitative description method which are done by direct interviews with some respondents involved in the implementation process. The research found three important findings. First, the implementation process of educational infrastructure of was good according to government budget ability and local government policy to obtain the sufficiency and good quality of infra structure of high school education which are noted in some planning documents as an agreement between society and local government. The implementation process involving all the school committee, but the commitee has been established not accordance with President decree No 80 year 2003. Second, the implementation in urban area is better compare to that in rural areas. Such result is caused by some factors namely effective communication, the human, and budget resources is higher. The implementation in rural school are facing some problems which one of them is the development of school building for Specialized High School (SMK) have not yet constructed dealt with the lack of budget and there is no land for building though has been operated for 5 years. Third, some factors influence the implementation process including (resources faktor at urban area indicate the surfeited problems which caused by the limitation of area for bilding). The commitments are higher in urban area. Such process has affected in : (1) the increasing of school participation rate and (2) the average of graduation rate at urban schools higher than at rural schools. This research recommends three things. First, the implementation by self management system must be handled better through establishing executive team according to president decree No 80 years 2003. Second, the establishment of specified high school building at rural area must be realized soon through the sufficiency government budget and land for building as part of government commitment and responsibility to carry out them to respond the labour market demand. The local government should motivate the people to increase self funding participation as part of society responsibility. Third, to improve the implementation at rural area by improving communication, self funding effort, commitment of schools and the involvement of bureaucracy structures.

Kata Kunci : Implementasi , Sarana dan prasarana pendidikan, Implementation – Education means and infrastructure