Relokasi pedagang kaki lima kawasan Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi Kota Surakarta

ATMOKO, Bintang Justitie, Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc

2009 | Tesis | S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Krisis ekonomi tahun 1998 memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Krisis ekonomi menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dan memicu terjadinya urbanisasi. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan ketrampilan yang dimiliki oleh kaum migran menjadikan satu-satunya pilihan untuk bekerja dan bertahan hidup adalah dengan menjadi PKL. Hingga saat ini, tingginya peningkatan jumlah PKL di Kota Surakarta menunjukkan masih rendahnya kemampuan daya serap sektor formal terhadap angkatan kerja di Kota Surakarta serta masih rendahnya kemampuan bersaing masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Peningkatan jumlah PKL yang tidak terkendali dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan kota. Salah satu kawasan yang di salah gunakan oleh para PKL untuk berdagang adalah Kawasan Monumen 45 Banjarsari. Sesuai dengan RUTRK Kota Surakarta, kawasan ini seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau publik. Untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk melakukan penataan dan penertiban cara merelokasi PKL ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses relokasi PKL Banjarsari dan motivasi Pemerintah Kota Surakarta melakukan relokasi tersebut serta mengevaluasi dampak relokasi baik dampak ekonomi, sosial, dan fisik. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan data tentang dampak relokasi PKL Banjarsari yang diperoleh dari hasil pengolahan kuisioner, sedangkan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses relokasi. Proses pengambilan sampel dilakukan secara purposive. responden yang menjadi sampel adalah PKL Banjarsari yang direlokasi, aparat pemerintah yang berwenang dalam menangani permasalahan PKL, dan masyarakat sebagai konsumen. Analisa data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses relokasi PKL Banjarsari dapat berhasil dengan baik tanpa diwarnai adanya konflik antara PKL dengan pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena pengambilan kebijakan dalam penataan PKL Banjarsari ini tidak dilakukan secara sepihak. Pemerintah Kota Surakarta bersifat transparan dan terbuka terhadap para PKL sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang bersumber dari para PKL sendiri. Relokasi baru dilakukan setelah tercapai kesamaan visi antara pemerintah kota dengan PKL sehingga mereka bersedia direlokasi tanpa paksaan. Relokasi ini berdampak pada perubahan status PKL dari pedagang informal menjadi formal (formalisasi). Namun demikian, ternyata upaya formalisasi ini belum dapat membawa perubahan pada peningkatan usaha PKL secara keseluruhan. Adanya permasalahan internal dan eksternal menjadikan peningkatan usaha hanya terjadi pada beberapa pedagang dengan komoditas tertentu.

The economic crisis in 1998 has caused the negative impact to economic growth in Surakarta. Low level of education and limitation of skilled of the migran force them to work in informal sector activities. Until now, the number of informal sector activities in Surakarta has reached a high number. This condition indicates that the ability of formal sector in Surakarta to absorp the labor force is still low. The other factor that also causes this condition is the ability of work force that also still low to compete in the formal sector. Increasing number of informal sector activities which is uncontrol can trigger various problem in this city. One of the area that missused by the PKL in doing their business activities is Monumen 45 Banjarsari area. According to the RUTRK Surakarta, this area should be functioned as a public space. To return the function of this area, the local government of Surakarta relocate them to Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi. There are two main objectives of this research. First, to document the proces of PKL relocation in Banjarsari and the motivation of local government of Surakarta to conduct such program. Second, to evaluate the impact of PKL relocation in term of economic, social and physical aspects. The study combine between quantitative and qualitative deskriptive method. Quantitative deskriptive method applied to describe the impact of relocation by utilizing the questionnaire. While qualitative descriptive method applied to explain the relocation process. The author use purposive sampling. The sample in this research consist of PKL Banjarsari , government officer in charge which handling the problem of PKL, and public consumer. Data analysis is done descriptively. The research indicates that relocation process of PKL Banjarsari can succeed carefully without conflict between PKL with government. This success caused by the Surakarta government’s policy overcoming the problems of PKL Banjarsari transparantly. Relocation is done after the same vision between government with PKL is reached, so that relocation runs without constraint. This relocation change the status of PKL from informal trader become formal trader (formalisation). However, this formalisation effort is not able yet to bring change in improvement for PKL as a whole. The internal and exsternal problems makes improvement of business only happened at some merchants with certain commodity.

Kata Kunci : Sektor informal,Pedagang kaki lima,Relokasi,Surakarta, Informal sector - PKL (hawkers) – Relocation - Surakarta