Implementasi produk hukum di bidang angkutan umum di Kota Pekanbaru

HARJADI, Teguh Okberta, Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D

2009 | Tesis | S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Peraturan perundang-undangan atau produk hukum merupakan suatu peraturan tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Aturan tingkah laku yang mengikat secara umum itu berisi ketentuanketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi status atau suatu tatanan. Di bidang angkutan umum, kota Pekanbaru memiliki aturan-aturan atau produk hukum yang harus dan wajib ditaati, produk hukum ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan dalam berkendaraan dengan angkutan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengukur bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat pengguna dan hasil nyata dari implementasi produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru di bidang angkutan umum, dan (2) menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi produk hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang bersifat deskriptif kualitatif, metode kualitatif berupa wawancara, kuesioner, observasi lapangan, data sekunder dan kajian pustaka. Penelitian ini menemukan dua hal pertama, dilihat dari tingkat kepatuhan target terhadap pelaksanaan produk hukum sudah baik kecuali pada kepatuhan supir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di halte. Kedua, dilihat dari hasil nyata yang merupakan tujuan dari produk hukum ini adalah meningkatkan ketertiban dan kenyamanan dalam berkendaraan dengan mengunakan angkutan umum, dari sisi ketertiban sudah berjalan dengan baik kecuali pada tingkat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para supir angkutan umum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi produk hukum adalah sumber daya (petugas lapangan, ketersediaan dana, dan sarana fasilitas), komunikasi ( kejelasan isi pesan dan intensitas sosialisasi), sikap dan prilaku (ketegasan implementor dan kedisiplinan implementor), dan struktur birokrasi (koordinasi antar implementor dan standar opersional prosedur). Penelitian ini merekomendasikan 3 hal utama. Pertama, untuk menekan tingkat pelanggaran dan ketaatan masuk terminal diperlukan ketegasan dan kedisiplinan para petugas lapangan, kedua produk hukum yang dibuat pemerintah daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila sarana dan prasarana yang harus dipatuhi para target belum tersedia, ketiga perlu adanya singkronisasi antara peraturan dengan kondisi di lapangan sehingga ketetapan yang dibuat dapat berjalan secara maksimal seperti melihat sumber daya yang dimiliki.

Legal regulations or legal products are written regulations that authorized generally-binding code of ethics. The generally-binding code of ethics involve a set of provisions regarding rights, obligations, function status or rules. `In public transportation sector, the Pekanbaru Municipality has a set of regulations or legal products. These legal products aim to improve orderliness and convenience in terms of public transport usage. The present research aimed to: (1) measure to what extent the compliance of public users and actual results of legal product implementation that the Pekanbaru Municipality states in terms of public transportation; and (2) explain what factors influencing the successful implementation of legal products. This research utilized descriptive-qualitative-method based deductive approach. Qualitative method involved interviews, questionnaires, field observations, secondary data and literature review. This research found two findings. First, viewed from compliance level the target of legal product implementation was good, but in terms of drivers’ compliance to pick up and drop passengers in some stopping places. Second, actual results as the objective of the legal product, i.e. to improve orderliness and convenience in terms of public transport usage, the orderliness was good, except numerous violations that public transport drivers performed. Factors influencing the successful implementation of legal products involved resources (field officers, fund availability, and facilities), communication (clarity of message content and socialization intensity), attitude and behavior (implementers’ assertiveness) and bureaucracy structure (coordination among three implementers and standard operational procedure. This recommends three points. First, in order to minimize level of violence and to improve compliance of entering terminal, field officers’ assertiveness and discipline are required. Second, legal product that local government develops will not well perform when facilities and infrastructure that targets should comply with have not been available yet. Third, regulations and field condition should be synchronized to maximize developed regulations such as viewing available resources.

Kata Kunci : Implementasi,Produk hukum,Angkutan umum, Implementation, Legal Products, Public Transports