Implementasi jaminan fidusia atas benda persediaan di Makassar

ASNIAR, Andi, Taufiq El Rahman, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan jaminan fidusia benda persediaan di Makassar, yang difokuskan pada Bank Mandiri dan Bank Mega Makassar dan bentuk pengawasannya agar risiko kredit dapat dihindarkan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris karena dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Kemudian data primer dan data sekunder ini diolah secara kualitatif, dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif dengan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perbankan tetap menerima penjaminan fidusia benda persediaan dengan alasan lembaga fidusia telah diatur dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mensyaratkan adanya agunan tambahan berupa Tanah Bangunan. (2) pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan fidusia benda persediaan ditinjau dari 2 (dua) sisi, yaitu pengawasan ekstern yang secara umum dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk pengawasan preventif melalui pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan dalam bentuk pengawasan represif, yaitu pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan; dan pengawasan intern yang secara khusus dilakukan oleh perbankan melalui pelaksanaan peraturan perkreditannya.

This research aims to answer the problems in the implementation of fiduciary guarantees over merchandise stocks in Makassar, which was focused on Bank Mandiri and Bank Mega Makassar and the related forms of supervision in order to avoid credit risks. This research is juridical empirical in nature, as it was conducted by means of a literature study to obtain secondary data and a field research to obtain primary data. Primary and secondary data were then processed qualitatively, and subsequently employed to describe the problems related to research results. Research results indicate that: (1) banks still accept fiduciary guarantees over merchandise stocks because fiduciary institutions have been regulated by law, namely Act No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee, which requires the submission of additional securities in the form of land or building properties; (2) supervision on the implementation of the fiduciary guarantee is under two categories: external supervision is to be conducted by Bank Indonesia in the form of preventive supervision through the implementation of Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR of 28 February 1991 on Securities for the Grant of Credits, and repressive supervision a supervision followed by correctional measures; and internal supervision to be specifically conducted by the related bank through the implementation of its credit regulations.

Kata Kunci : Jaminan fidusia,Benda persediaan,Pengawasan, fiduciary guarantee, merchandise stock, supervision