Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar

DANAKUSUMA, Tutik, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian mengenai “Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar” adalah untuk mengetahui secara pasti kapan jangka waktu berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ( SKMHT ) yang dipergunakan di dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan diterima pada saat pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang juga didukung pula dengan penelitian di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang menggunakan SKMHT apakah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Jangka waktu pendaftaran Hak Tanggungan adalah selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak tanggal penanda tanganan APHT, sesuai Pasal 13 ayat (2) UUHT. 2. Praktek Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar adalah untuk penyerahan pendaftaran APHT dalam 7 (tujuh) hari sejak tanggal akta, akan tetapi pencatatan pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan pada hari ketujuh sejak tanggal Tanda Terima Dokumen yakni bersamaan dengan tanggal pembayaran biaya pendaftaran, bukan dihitung pada tanggal penyerahan ke loket pendaftaran. 3. Alasan terjadinya perbedaan mengenai jangka waktu berlakunya SKMHT adalah : a. untuk SKMHT dengan plafond kreditnya di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan luas tanah di atas 200 M2 (dua ratus meter persegi) perlu sesegera mungkin diikuti pembuatan dan pendaftaran APHT untuk menghindari terjadinya sita jaminan sebelum didaftarkannya Hak Tanggungan tersebut. b. untuk SKMHT dengan plafond kredit di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan luas tanah kurang dari 200 M2 (dua ratus meter persegi) dan luas bangunan di bahwa 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) kategorikan sebagai kredit kecil berlaku sampai saat berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok, ditujukan kepada nasabah kecil maka tidak ada keharusan pembuatan dan pendaftaran APHT untuk menghemat biaya.

The research concerning of “Mortgage Right Registration in the Land Office of Denpasar City” was to find out when the prevailing period of time for the Power of of Attorney to Impose the Mortgage (SKMHT) was used in making the Mortgage Right Deed (APHT) and received at registration in the Land Office of Denpasar City. This is a normative legal research and also supported by a field research to examine whether the implementation of the Mortgage Right Registration in the Land Office of Denpasar City which shall be based of SKMHT in accordance with the prevailing regulations. Based on a the result of research, it can be concluded that: 1. The prevailing period of time for the Mortgage Right Registration was at the latest of 7 (seven) days since the signing date of the APHT. 2. Practice of Mortgage Right Registration in the Land Office of Denpasar City in delivery of the said registration shall be done at the seventh day since the date of the deed, but for the record of registration shall be done at the seventh day since the date of Document Receipt, that is at the same date with the date of registration payment. 3. The difference reason of the time periods for SKMHT namely : a. for SKMHT with the credit plafond value over Rp 250,000,000.00 (two hundred and fifty millions rupiahs) and width of land over 200 M2 (two hundred square meters) and the building over 70 M2 (seventy square meters), it should be registered immediately to prevent the mortgage seizure before the time of the Mortgage Right Registration. b. for SKMHT with the credit plafond value under Rp 50,000,000.00 (fifty millions) and the width of land less than 200 M2 (two hundreds square meters) and the building less than 70 M2 (seventy square meters), as categorized as small credit is still remain enforce until the end of principal agreement for small customer and there was not necessary to immediately to make and register APHT for saving the cost.

Kata Kunci : Surat kuasa membebankan hak tanggungan,Pendaftaran hak tanggungan,Kota Denpasar,SKMHT,Mortgage Right Registration,Denpasar City