Pengaruh penerapan roya partial terhadap hak tanggungan pada pengembang yang menerima kredit konstruksi

LIDIWANTO, Ninik Darmini, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penulisan tesis yang berjudul Pengaruh Penerapan Roya Partial Terhadap Hak Tanggungan Pada Pengembang Yang Menerima Kredit Konstruksi, dilakukan dengan tujuan: (1) untuk mengetahui pembebanan hak tanggungan atas tanah milik pengembang yang menerima kredit konstruksi, (2) untuk mengetahui pelaksanaan roya partial terhadap tanah pengembang yang dibebani hak tanggungan bila unit bangunan telah dibayar lunas oleh pembeli, dan (3) untuk mengetahui pengaruh penerapan roya partial terhadap hak tanggungan pada pengembang yang menerima kredit konstruksi. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka pilihan penelitian hukum dilakukan secara yuridis empiris, yang analisisnya dilakukan terhadap substansi hukum dan bekerjanya dilakukan secara berkeseimbangan, melalui pendekatan kualitatif. Sehingga alat pengumpul data, meliputi: (1) observasi, (2) wawancara dan (3) penyebaran kuesioner kepada responden. Penentuan sampel dilakukan secara purposive non-random sampling. Setelah dilakukan analisis secara komprehensif, maka dapat dijelaskan bahwa dalam proses pembelian rumah, pembeli/konsumen dapat melakukan pembayaran cara tunai/cash atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank, kepada konsumen yang membeli unit rumah secara tunai, dengan sertipikat yang sedang dalam jaminan kredit konstruksi, tentunya harus mendapat perlindungan hak yang memadai. Untuk itu pihak pengembang harus melakukan pemecahan sertipikat induk menjadi sertipikat per unit rumah ke atas nama pembeli. Dalam hal sertipikat terbebani hak tanggungan, maka pemecahan sertipikat per unit atas nama pembeli, harus melalui roya partial, secara teoretik roya partial merupakan pengesampingan dari asas hak tanggungan yang mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2 UUHT) dan sekaligus merupakan bentuk penerobosan dari sifat tertutup hukum benda, yang prinsipnya tidak membolehkan suatu perbuatan hukum diluar dari ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Penyimpangan ini dilakukan dalam rangka mengakomadasi perkembangan kebutuhan dunia bisnis dan perkreditan. Untuk mengoptimalkan proses roya partial, maka penataan sistem pelayanan yang efektif, cepat, terpadu dan adanya dukungan pengawasan serta sanksi yang tegas dan konsisten mutlak diperlukan.

The present thesis entitled Influences of Partial release On Collateral Right Among Developers Receiving Construction Loan aims to identify: (1) bearing the collateral right on the land owned by developers enjoying construction loan, (2) the implementation of partial release on developer’s land born with collateral right when building unit has been paid by buyers, and (3) the influences of partial release implementation on collateral right among developers enjoying construction loan. To this end, this legal study is juridical-empirically conducted, with analysis on legal substances and balanced function, through qualitative approach Therefore, data collection instruments involve (1) observations, (2) interviews and (3) questionnaires distribution among respondents. Samples are taken using purposive non-random sampling method. Following comprehensive analysis it is explained that in purchasing houses, buyers/customers may make cash payment or under the Kredit Pemilikan Rumah (KPR) that banks offer. Customers purchasing house unit in cash, with certificates as collateral of construction loan, deserve for sufficiently appropriate right protection. To this end, developers should split main certificate into several certificates of individual houses under the name of buyers. In this case, the certificate will be born with collateral right. Hence, splitting into several certificates per unit under the names of buyers, should conducted by having partial release. Theoretically, partial release does not consider the principle of unsplitable of collateral right (the Article 2 of UUHT) and it is breakthrough of closedness of law of materials stating that in principle no legal action is allowed beyond the provisions stated in the acts. This deviation is conducted in order to accommodate the need of business and loan circles. To optimize the partial release process, effective, fast, integrated system organization and supported by assertive and consistent supervision and sanctions is absolutely required.

Kata Kunci : Roya partial,Hak tanggungan,Kredit konstruksi, Partial Release, Collateral Right, Construction Loan