Sengketa tanah hak pakai antara Pemerintah RI Cq. Departemen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Dumai dengan H. Tan Hardi Harahap di Kota Dumai Propinsi Riau :: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 28/PDT.G/2006/PN.Dum

HERIYATI, Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum Surat Keterangan Memakai/Mengusahakan Tanah Yang di keluarkan oleh Penghulu Pangkalan Sesai sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Dumai dan Hukum Pos itif Indonesia, kekuatan hukum Surat Keterangan Memakai/Mengusahakan Tanah yang di keluarkan oleh Penghulu Pangkalan Sesai dalam kaitannya dengan kepemilikan hak atas tanah, dan perlindungan hukum terhadap pemegang Seripikat Hak Pakai atas tanah dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 28/PDT.G/2006/PN.DUM. Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai, Propinsi Riau. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim yang melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan Nomor: 28/PDT.G/2006/PN.DUM, mengenai Sengketa Tanah Hak Pakai Antara Pemerintah RI Cq. Departemen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Dumai Dengan H. Tan Hardi Harahap Di Kota Dumai Propinsi Riau. Data sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 28/PDT.G/2006/PN.DUM, maupun data primer yang telah terkumpul kemudian dianalis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Surat Keterangan Memakai/Mengusahakan Tanah sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Dumai dan Hukum Positif Indonesia kekuatan hukum pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, karena Surat Keterangan Memakai/Mengusahakan Tanah tersebut merupakan alat bukti tertulis/surat yang bukan akta. 2. Surat Keterangan Memakai/Mengusahakan Tanah dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah akan mempunyai kekuatan hukum apabila jangka waktunya belum berakhir dan atau jangka waktu telah berakhir tetapi tanah nyata-nyata dipelihara dan dipakai sesuai dengan peruntukannya, maka kepada pemegang akan diberikan hak oleh Negara atas tanah tersebut. Namun apabila jangka waktu surat telah berakhir, tetapi tanah dibiarkan kosong, maka tanah akan kembali menjadi tanah Negara. 3. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 28/PDT.G/2006/PN.DUM, memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Pakai, bukan karena Surat Keterangan Memakai/Mengusahakan Tanah tidak memiliki kekuatan hukum akan tetapi karena letak dan luas objek tanah yang tertulis pada surat yang menjadi alat bukti Penggugat tersebut berbeda dengan letak objek yang disengketakan.

The research aims at understanding the binding force of Letter of Reference for Land Use issued by Penghulu Pangkalan Sesai as a means of proof in District Court of Dumai and Positive Law of Indonesia, the legal force of Letter of Reference for Land Use issued by Penghulu Pangkalan Sesai regarding land ownership, and legal protection for the holder of Certificate of the Right of Use with regard to Decision of District Court of Dumai Number 28/PDT.G/2006.PN.DUM. The research was carried out in Dumai City, Province of Riau. The resource person for the research is the Judge presiding the trial regarding Dispute of Right of Land Use Between the Government cq. Department of Sea Communication, Administrative Office Of Dumai Port vs H.Tan Hardi Harahap In Dumai City, Province of Riau. The secondary data that is Decision of District Court of Dumai No: 28/PDT.G/2006.PN.DUM as well as the collected primary data are then analyzed wit h qualitative method. The research finds out that: 1. Letter of Reference for Land Use as a means of proof in District Court of Dumai and positive law of Indonesia holds a binding force that is subject to verification of the Judge as the Letter of Reference for Land Use takes form of written means of proof instead of certificate. 2. Letter of Reference for Land Use regarding land ownership holds a binding force in the event that its term has not ben expired and/or if the term has been expired yet the land is evidently maintained and utilized according to its function, therefore, the holder is given the Right of Use by the State, If the term of the Letter of Refuence or Land Use has been expired and the land is kept unused, the land shall then be returned back to its function as State’s land. 3. Decision of District Court of Dumai Number 28/PDT.G/2006.PN.DUM. providing legal protection to the holder of the certificate of the Right to Use is not because the Letter of Reference for Land Use does not hold a binding force, instead, the location and the size of land as stated in the Letter that is used as means of proof by the Plaintiff were mismatched with the location of the disputed object.

Kata Kunci : Sengketa tanah,Hak pakai, Land Dispute, Right of Use