Pelaksanaan lelang tender berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2006 Jo Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah :: Studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

HAPSARI, Retno Adhiastutie, Dwi Haryati, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang tender pengadaan barang/jasa alat-alat laboratorium pemantauan kualitas air pada Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta dan bagaimana penyelasaian yang di tempuh Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta atas wanprestasi dalam lelang tender pengadaan barang/jasa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena menitikberatkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, cara penelitian di lapangan di lakukan dengan wawancara, di samping penelitian lapangan juga di tunjang dengan penelitian kepustakaan untuk melengkapi data yang di peroleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang tender pengadaan barang/jasa alat-alat laboratorium pemantauan kualitas air pada Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa tersebut di lakukan melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi namun dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa alatalat laboratorium pemantauan kualitas air pada Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta tersebut terjadi wanprestasi karena adanya pengunduran jangka waktu pelaksanaan kontrak, sehingga menyalahi ketentuan di dalam kontrak kerja pengadaan barang/jasa. Keterlambatan waktu penyerahan barang menyebabkan adanya sanksi yang di kenakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada penyedia barang. Penyelesaian terhadap pengunduran jangka waktu penyerahan barang di selesaikan secara kekeluargaan atau damai dengan membebankan kewajiban kepada pihak penyedia barang membayar denda keterlambatan pelaksanaan pekerjan sebesar 1 0/00 (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak .

This study aimed at investigating the tender auction execution of the procurement of water quality surveillance laboratory equipment or service in the environmental office of Yogyakarta Municipality and the solution taken by the environmental office of Yogyakarta Municipality upon wanprestasi or breach of contract in the tender auction of equipment/service procurement. This was a juridical-empirical study because it emphasized on the field study to obtain primary data supported by literature study. The data were gained through interview. The result showed that the execution of tender auction of the procurement of water quality surveillance laboratory equipment or service in the environmental office of Yogyakarta Municipality had been in accordance with president’s decree No 80 Year 2003 regarding the guideline of the governmental equipment/service procurement execution. This was done through public auction with general post qualification; however, in practice, the contract had breach of contract or wanprestasi due to the delay of contract time implementation so that it was considered to violate the provision in the contract. The lateness of equipment/service procurement led to the sanction given to good supplier by the environmental office of Yogyakarta Municipality. The solution toward the lateness was settled with principle of kinship system with the supplier with an obligation of paying off the penalty or fine upon the lateness as much as 1 0/00 (one per a thousand) per day from the contract value.

Kata Kunci : Lelang tender, Pemerintah, Pengadaan barang, jasa, Tender Auction, Government, Equipment/Service Procurement