Peranan notaris-PPAT dalam pelaksanaan akad aplikasi kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Tanbungan Negara (BTN) Syariah Cabang Yogyakarta

RUSTANTO, Ibnu, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Notaris/PPAT dalam pelaksanaan akad aplikasi kepemilikan rumah (KPR) pada BTN Syariah Cabang Yogyakarta, dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap permasalahan akad aplikasi kepemilikan rumah (KPR) pada BTN Syariah Cabang Yogyakarta Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen kepustakaan. Data primer di dapat dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan nara sumber menggunakan tehnik wawancara terarah. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan peranan Notaris dalam KPR Syariah adalah berwenang menuangkan dalam bentuk akta atas akad murabahah. Prinsip akad murabahah adalah jual beli sehingga Notaris juga membuatkan akad wakalah yang memberikan kuasa pada konsumen/debitur untuk melakukan jual beli dengan developer atas nama Bank, kemudian juga membuat SKMHT sebagai penjaminan dari konsumen/debitur kepada Bank. Berbeda dengan KPR Konvensional yang menitik beratkan pada debitur selaku peminjam sehingga Notaris berwenang membuat Pengakuan Hutang (PH) dan Perjanjian Kredit (PK) kemudian Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT). Sedangkan peranan PPAT adalah membuat akta jual beli tanah dan membuat akta hak tanggungan, sedangkan tanggungjawab Notaris dan PPAT harus membuat akta sesuai dengan ketentuan seperti syarat formil dan materiil yaitu, bentuk akta tersebut ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat, akta tersebut harus ditandatangani, akta itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dan akta itu diperuntukan sebagai alat bukti.

As this purpose of research namey to know the leading of Notary / PPAT in the implementation of application house property of agreement (KPR) in BTN Syariah Yogyakarta Branch, and Responsibility of Notary / PPAT to the problems of application house property of agreement (KPR) in BTN Syariah of Yogyakarta Branch. This research is juridy normative that is research focuses to the document of literature. This data is achieved namely primery data, secondary data, and tersier data which are found at field by inquiry to the moderator. The next data is analized with Qualitative mode. The result of this research to show the leading of Notary in KPR Syariah as the authorizer whose issues it into acta as murabahah agreement. The principal of murabahah agreement as for selling buying and so that Notary also makes wakalah agreement which gives authoration to the customer / debitur to active the trade with the developer with name of Bank, then it also makes SKMHT as an obligation of consumer / debitur to the Bank. Diversity of KPR convitional points to aloan of obligation (PH) and credite’s agreement (PK) then attaching on selling acta to sell the land and to make obligation acta, beside that the responsibility of Notary and PPAT must make the acta of formal requirement and matery namely, the acta is determined by the institution which is made infront of the employee whose authorize at place where the acta is made, the acta should be signed, the acta enclosed the event whinch has been a main right and holding, and theis acta is presented as evidience.

Kata Kunci : Kredit Pemilikan Rumah(KPR),Perjanjian,Legalisasi,Pembiayaan Syariah,House Property Credite (KPR), Agreement, Legalitation, Cost of Syariah