Urgensi pengecekan sertifikat dalam proses pembebanan hak tanggungan

DEWI, Zamrah Puspa, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai Pelaksanaan pengecekan sertipikat dalam proses pembebanan hak tanggungan dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila prosedur pengecekan sertipikat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, karena dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Prosedur pengecekan sertipikat dalam proses pembebanan hak tanggungan untuk wilayah Kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana PPAT telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan perbuatan hukum pembebanan hak tanggungan dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan sertipikat. Sedangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya pemahamam PPAT tentang pentingnya pengecekan sertipikat dan kurang ketatnya aturan tentang kewajiban pengecekan yang dilakukan oleh kantor pertanahan, (2) Akibat hukum yang ditimbulkan apabila prosedur pengecekan sertipikat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kasus pembebanan hak tanggungan dengan objek sertipikat palsu maka APHT batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat materil, terhadap PPAT dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, yang dilakukan oleh pembina dan pengawas PPAT dan sanksi perdata berupa tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan.

This study aimed at answering problems regarding the implementation of certificate checking in the charging process of bail rights and its legal consequences when the certificate checking was not in accordance with current laws. This was a juridical-empirical study because it was carried out by conducting a literature study to obtain the secondary data and a field study to gain the primary data. The gathered data were then analyzed qualitatively thus presented descriptively by describing all matters related to the study findings. The results showed that : (1) the procedure of certificate checking in the charging process of bail rights for the area of Makassar Municipality had been in line with the current laws in which the officers that make land certificate had implemented cautionary principles before doing the charging process of bail rights by initially conducting the certificate checking; however, it was not implemented well in Sidenreng Rappang District. This was due to the factor of the lack for understanding of the officers concerning the importance of the certificate checking and the factor of less strict regulations regarding the obligation of checking done by land registry. (2) The legal consequence would come up if the certificate checking procedure was not in accordance with the law that caused the charging case of bail right with fake object certificate, the certificate was invalid in font of the law because it did not meet material requirements of a certificate and that the officers that made land certificate could be imposed with two kinds of sanctions, that is, administrative sanction in forms of oral and written warnings done by supervisor of land registry and civil sanction in form of loss sue from the disadvantaged party.

Kata Kunci : Pengecekan sertipikat, PPAT, hak tanggungan, certificate checking, officers that make land certificate, bail rights