Analissi hukum penyimpangan pembacaan dan penandatanganan akta notaris

USMAN, Dwi Haryati, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk penyimpangan pembacaan dan penandatanganan akta Notaris dan akibat hukumnya. Dilakukan di Kota Makassar terhadap 10 (sepuluh) orang Notaris dari jumlah total 117 Notaris yang ada di Kota Makassar, 10 (sepuluh) orang klien Notaris, pengurus Majelis Pengawas Daerah/Wilayah dan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian pustaka yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data dari responden dan nara sumber serta gejala dan masalah yang timbul dalam praktek dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yang berpola pikir berdasarkan hal-hal bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak selalu selaras dengan ketentuan undang-undang jabatan Notaris, karena pembacaan akta notaris yang semestinya dilakukan Notaris dan atau klien, tidak selalu dapat dilaksanakan, bahkan akta hanya dibacakan dan ditandatangani dihadapan staf notaris.Terkait dengan pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak sejalan dengan undang-undang jabatan Notaris, dapat berimplikasi terhadap akta notaris yaitu akta menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Sedangkan terhadap diri notaris yang menyebabkan kerugiaaan pada kliennya dapat dituntut ganti rugi, biaya dan bunga secara perdata. Selain itu Notaris dapat pula diberi sanksi administratif dan pidana bila terbukti benar telah melakukan penyimpangan pembacaan dan penandatanganan akta.

This study aimed at answering problems regarding divergent forms of the reading and signing of a notary certificate and its legal consequences. The ivestigation was carried out toward 10 out of 117 notary publics in Makassar Municipality, 10 clients of the notary publics, regional superintendent board and judges in Makassar’s Municipal Court. This was a juridical-empirical study, which was a field study supported by a literature study. Data obtained from respondents and informants were analyzed qualitativelay. All phenomena and problem relating to the practices were also analyzed comprehensively as a whole entity. The results showed that the notary publics in doing their tasks and authorities were not always in accordance with the provisions of UUNJ {Law of Notary Position}, in which the notary public were obliged to read the certificate before the applicants and witnesses. In fact, the reading and the signing of certificate had to be done in front of a notary public; however, in practice, it was not done by a notary public and or clients themselves did not read the certificate,on the certificate was not read but was directly signed by applicants and witnesses. Besides, the reading was not attended by a witness (notary staff) but he/she signed the certificate as well. Concerning with the divergence of the reading and signing of a notary certificate which was not in accordance with UUJN, a notary certificate could only be regarded as having an underhand certificate in its position in legal protection. Meanwhile,the notary public could be sued for the loss upon the clients in from of amends, cost, and interest under civil code. In addition, a notary public could be sanctioned in forms of reading and signing of a notary certificate.

Kata Kunci : Pembacaan, Penandatanganan akta, Notaris, the reading, the signing, notary certificate.