Laporkan Masalah

Penyerahan hak atas tanah negara di Kota Palu Sulawesi Tengah

HERNIATI M, Andi, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai penyerahan hak atas tanah Negara di Kota Palu, Sulawesi Tengah, bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Propinsi dalam membenarkan perbuatan hukum penyerahan hak atas tanah Negara di Sulawesi Tengah, mengetahui apakah Notaris ikut berperan dalam peralihan atas tanah Negara serta mengetahui akibat hukum dari perbuatan hukum penyerahan hak atas tanah Negara tersebut. Penelitian ini bersifat sosiologis yuridis yang didukung oleh penelitian histories. Penentuan responden menggunakan teknikpurpossive sampling. Data diperoleh dengan cara teknik wawancara secara semi terstruktur kemudian diklasifikasikan menjadi data kualitatif, dan dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif, selanjutnya diuraikan dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama : adanya pertimbangan Gubernur membenarkan perbuatan Hukum penyerahan hak atas tanah Negara di Propinsi Sulawesi Tengah, karena Wilayah Sulawesi Tengah merupakan bekas Daerah Swapraja/tanah swapraja dan beralih kepada Negara, atau tanah-tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah termasuk sebagai tanah negara, dan sesuai Pasal 2 ayat (2) UUPA, bahwa Negara berwenang untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum mengenai tanah tersebut, dan peralihan penguasaan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yaitu surat penyerahan. Kedua, Notaris ikut berperan dalam peralihan hak atas tanah Negara, dimana dalam peralihan penguasaan tanah tersebut memerlukan akta otentik, sebagai bukti penyerahannya hak penguasaan yang sah dan kuat. Pada pembuatan akta Notaris berperan pula membantu memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang bersepakat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (2) huruf e dan hurut f UUJN serta Pasal 1868 KUHPerdata. Ketiga, Akibat hukum dari perbuatan akibat hukum dari perbuatan penyerahan penguasaan tanah Negara dalam masyarakat di Sulawesi Tengah, adalah menimbulkan peralihan hak penguasaan atas tanah Negara, tapi bukan peralihan pemilikan hak atas tanah karena penyerahan penguasaan tanah Negara tidak dilandasi dengan hak yang diberikan oleh Negara, pihak yang menerima penyerahan penguasaan, hanya berwenang untuk menguasai tanahnya secara fisik, yang mana penggunaannya sesuai dengan peruntukannya.

The research aims at identifying considerations of legal justification for conveyances of title to state-owned lands by the provincial government of Central Sulawesi, the role of notaries in the conveyances of title to state-owned lands, and the legal consequences of conveyances of title to state-owned lands. The research is sociological and juridical by nature and involves a historical research. Respondents are chosen using purposive sampling techniques. Data are obtained from semistructured interviews and later classified as qualitative data and analyzed descriptively using a deductive method. The research results indicate that: (1) legal justification for conveyances of title to state -owned lands in Central Sulawesi by the provincial government is founded on the ground that the region of Central Sulawesi had formerly belonged to autonomous region in which autonomous lands were later conveyed as state-owned lands as were lands without evidence of proprietorship and that as stipulated in Clause 2 of Article 33 of the Basic Agrarian Law (UUPA) the State has the right to define and regulate the legal relationship between a citizen and their legal actions regarding their lands and conveyances of title to lands requires an authentic deed in the form of a letter of conveyance; (2) notaries play a role in conveyances of title to state -owned lands in relation to the requirement of an authentic deed as legally binding evidence. In addition, notaries also take part in the dissemination of legal information to related parties as it is laid down in Clause 7 of Article 1 and Clause 2 (e and f) of Article 15 of the Notarial Law (UUJN) as well as Article 1868 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata); (3) legal consequences following conveyances of title to state-owned lands in Central Sulawesi take the form of transfer of tenurial rights of state-owned lands instead of transfer of land proprietorship as conveyances of title to state-owned lands are not founded on the rights given by the State. For the reason, the recipient party in the transfer of tenurial rights is entitled only to hold the land in terms of physical utilization for specified purposes.

Kata Kunci : Penyerahan,Hak atas tanah,Tanah negara,conveyance, title to land, state-owned land


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.