Pelaksanaan perjanjian pemerintah daerah dan PT. Usaha Nasional Mandiri dalam proyek pembangunan dermaga penyeberangan Tondasi Sulawesi Tenggara

ABUNAWAS, Rezky Olivia Weryana, Sularto, S.H., C.N., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa wujud wanprestasi dalam pelalsanaan perjanjian antara Penerintah Daerah dan PT. Usaha Nasional Mandiri dalam melaksanakan Proyek Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tondasi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dimana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan kepustakaan, data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari bahan kepustakaan meliputi asas hukum, sistematika hukum, dan kaidah hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa wujud wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi adalah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam kontrak serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada dengan mengalihkan tanggung jawabsebagian pekerjaan utama proyek kepada orang lain atau mensubkontrakkan kepada pihak lain.dan tanggung jawab pimpro adalah mengganti kerugian Negara/daerah dan dikenakan sanksi admininstratif berupa pembebasan dari jabatan dan penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah serta menjalani hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, tanggung jawab kuasa PT. Usaha Nasional Mandiri adalah mengganti kerugian sebagai akibat dari kelebihan pembayaran atas pekerjaan proyek tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

This research aims to find out what wanprestasi exist in the implementation of the agreement between Local Government and PT. Business in implementing the National Autonomous Development Project cross-pier in Tondasi Sulawesi. This research is research that is where the judicial data collected in this research include primary data and secondary data obtained from research in the field and literature, primary data obtained through interviews with respondents and secondary data with is getting how to collect data from the literature covering the basics of law, the law systematic, and the rule of law-related problems examined. Overall the data obtained analyzed qualitatively. Based on the results of research found that the existence the wanpresrasi done by the service provider is not implementing the construction work in accordance with the technical specifications and images defined in the contract and misuse of authority, opportunity or means to divert the responsibility of some major work projects to other people or to sub-rent to other parties and the responsibility is to replace the loss pimpro Country / region and imposed administrative sanctions such as dismissal from the department and relegation on the platform at the lower and criminal penalties to prison for 4 (four) years 7 (seven) month, the responsibility of the power of PT.National Independent Business is changing as a result of losses from the excess payment for work project, subject to administrative sanctions such as revocation of business licenses and revocation of permits and construction work to undergo criminal prison sentence for five (5) years.

Kata Kunci : Perjanjian,Wanprestasi,Tanggungjawab,Agreement,Wanprestasi,responsibility