Perlindungan hukum bagi notaris dan akta notaris terhadap tindakan penyidikan oleh polisi di Kota Makassar

ELVIRA, Oei, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : (1) bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris yang aktanya menjadi dasar pemeriksaan oleh polisi; (2) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan MPD yang telah menyetujui Notaris untuk diperiksa oleh penyidik. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan menggunakan metode non random sampling, dengan pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling, yaitu 10 (sepuluh) orang Notaris yang pernah mengikuti proses pemeriksaan oleh polisi, 3 (tiga) orang anggota Majelis Pengawas Daerah kota Makassar yang pernah menangani permohonan pemeriksaan Notaris, 3 (tiga) orang polisi yang pernah melakukan pemeriksaan atas Notaris, serta nara sumber terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Majelis Pengawas Wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan bahwa (1) bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris yang aktanya menjadi dasar pemeriksaan oleh Polisi belum optimal, oleh karena rendahnya pemahaman penyidik terhadap kedudukan Notaris dan aktanya serta adanya ketidaksesuaian dalam peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan; (2) Notaris terhadap surat keputusan rapat MPD yang menyetujui pemeriksaan Notaris oleh penyidik lebih memilih sikap untuk tidak mengajukan upaya hukum apapun melainkan memenuhi permohonan penyidik Walaupun demikian menurut UU PTUN, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap surat keputusan rapat MPD adalah melakukan gugatan ke PTUN sebagai sengketa TUN.

The research aims at identifying: (1) forms and implementation of legal protection given to notaries by whom notarial deeds which become the basis of police investigation are drawn; (2) legal attempts likely made by notaries against the District Supervisory Council’s decision to approve police investigation into notaries. The research is juridical and empirical. Data in the form of primary data and secondary data are obtained from field observations and desk research, respectively. The research is carried out in the municipality of Makassar by applying non-random sampling. Samples are taken based on purposive sampling. They consist of 10 notaries who have undergone police investigation, 3 members of the District Supervisory Council of the Municipality of Makassar who have been involved in an appeal for police investigation into notaries, and 3 members of the Regional Supervisory Council of South Sulawesi Province as the source persons. The research results conclude that: (1) the forms and implementation of legal protection given to notaries by whom notarial deeds which become the basis of police investigation are drawn have not been put into effect to the fullest extent, due to police’s lack of understanding of the legal standing of notaries and notarial deeds as well as discrepancy in notary laws; (2) notaries are willing to meet the request for investigation in regard to the District Supervisory Council’s decision to approve police investigation into them and refused to make any legal attempts against it. In fact, in accordance with the State Administrative Court Law, legal attempts might be made against the District Supervisory Council’s decision to approve police investigation into notaries in the form of a lawsuit filed in the State Administrative Court as a state administrative dispute.

Kata Kunci : Perlindungan hukum notaris, Akta notaris, Legal Protection of Notaries and Notarial Deeds.