Status penguasaan atas tanah sebagai dampak dari konflik antar suku di Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat

HERMAWAN, Muhammad, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Konflik antar suku yang terjadi pada tahun 1999 di Kabupaten Sambas membawa dampak pada hampir semua bidang kehidupan. Permasalahan tanah pengungsi warga etnis Madura adalah salah satu yang perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan, warga etnis Madura belum dapat untuk kembali ke Kabupaten Sambas dan mengusahakan sendir i tanah miliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status penguasaan hak-hak atas tanah oleh warga etnis Madura di Kabupaten Sambas baik sebelum maupun setelah konflik. Selain itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas serta hambatan- hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penulisan yang menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan erat dengan penguasaan atas tanah milik warga Madura serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk kemudian disinkronisasikan dengan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh kesimpulan bagaimana penyelesaian penguasaan atas tanah warga pengungsi etnis Madura di Kabupaten Sambas. Dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, mayoritas tanah milik warga etnis Madura belum didukung dengan bukti berupa surat-surat yang diperlukan, dimana pasca konflik banyak terjadi pemanfaatan lahan tersebut baik dengan alas hak maupun tanpa alas hak. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sambas telah mengeluarkan kebijakan yang cukup populis dengan memikirkan keamanan bagi semua pihak. Namun, hambatan bagi Pemerintah Kabupaten terutama adalah berkaitan dengan riwayat kepemilikan tanah oleh warga etnis Madura.

Ethnic groups conflict’s which happen in 1999’s had caused chaos and confusion in almost every scope of life. Set of problems Madura’s member lands was one to receive attention. This because, Madura’s ethnic member can’t back to Sambas regency because of rejection from the local member and can’t manage his own lands. The research aimed to know about rights status of lands control from Madura’s ethnic member in Sambas regency before and after the ethnic group conflict. This research also examined the policy of local government’s applied with the obstacle of the policy. The research employed juridical-empirical method, which focused on a thorough and systematic field study to gather factual and accurate data closely related to the rights status of lands control from Madura’s ethnic member with local government’s policy. The data was synchronized with existing legal basis to come to a conclusion of how the solution about the rights status of lands control in Sambas regency. The field study discovered that most of Madura’s ethnic member lands not yet supported with documents which is needed to the evidence, where after the ethnic group conflict there was many local member exploited the lands with or without rights. Meanwhile, local government produced the popular policy with idea to keep everyone safety. But, the obstacle for the local government was related to the historical of Madura’s ethnic member lands ownership.

Kata Kunci : Penguasaan,Tanah,Konflik,Authority,Lands,Conflict