Analisis pelaksanaan perjanjian kredit kepada pegawai negeri sipil di Kota Makasar :: Studi kasus di BPD Sulawesi Selatan

UPE, Syahrul, Taufiq El Rahman, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian KRIDA dan KUL terhadap pegawai negeri sipil dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet khususnya pada KRIDA dan KUL di Bank Sulsel Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan dengan fokus analisis pelaksanaan perjanjian kredit kepada pegawai negeri sipil di Kota Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis kuantitatif yang digunakan sebagai metode pendukung untuk menganalisis data yang tidak dapat dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit khususnya program KRIDA dan KUL pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, oleh debitor (pegawai negeri sipil) di Kota Makassar, masih ada yang melakukan tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga melanggar peraturan yang ada. selama tiga tahun berturutturut masalah kredit macet pada bank tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sekalipun persentasenya relatif kecil tetapi hal ini merupakan suatu ancaman bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan dapat dinyatakan bahwa aspek proses dan pelayanan perjanjian kredit adalah kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya kredit macet yang dominan adalah aspek proses dan pelayanan, aspek kesadaran hukum debitor dan aspek koordinasi yang masih lemah. Sedangkan aspek produk dan aspek substansi hukum tidak berpengaruh. Untuk itu disarankan agar sistem proses dan pelayanan bank yang selama ini hanya memburu pencapaian target jumlah nasabah, hendaknya diperketat dan diawasi pelaksanaanya, sehingga tidak terjadi KKN, dan adanya kerjasama yang apik antara bank di satu pihak dan pejabat instansi debitor (pegawai negeri sipil) di lain pihak, sehingga pelaksanaan perjanjian kredit tersebut terlindungi dengan baik. Serta hendaknya pihak bank memikirkan untuk mengelola asuransi sendiri demi efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada debitor.

The purposes of this Research is to know and analyse execution of giving credit to civil servant and what factors makes civil become the cause of credit stuck specially at South Sulawesi Bank. The location of this research is done in PT. BPD South Sulawesi with focus analyse execution of agreement of credit to civil servant in Makassar City. Method data collecting is using interviewing, questionnaire and documentation. Quantitative analysis which used as by the supporter method to analyse which is the data cannot be analysed qualitatively. The result of research is indicate that implementation of agreement of credit specially at PT. BPD South Sulawesi by debtor ( civil servant ) in Makassar City, there is still collition with did not fulfill his obligation in agreement of the credit, so that impinge the regulation. For almost three year is successively the problem of credit stuck at the bank experience of increase every year its. Even if his percentage is small relative but this matter is threat for PT. BPD South Sulawesi and can expressed that aspect process and service of agreement of credit is less effective. The factors influence so that the happening of credit stuck the dominant is aspect process and service, debtor sense of justice aspect and the coordination aspect still weaken. Is while bank credibility aspect, product aspect and aspect substansi law don't have an effect on. That Is why it is suggested that by the system of process and service of bank which during the time only hunting attainment of goals of amount of clients, shall diperketat and observed pelaksanaanya, so that don't happened corruption, collution and nepotism, and existence of nice cooperation among banks in one party and functionary of debtor institution ( civil servant) on the other hand, so that execution of agreement of the credit is protected better. And also bank party shall think of to manage the insurance alone for the shake of service effectiveness and efficiency to debtor.

Kata Kunci : Kredit macet,Pegawai negeri sipil,Bank Daerah Sulawesi Selatan, Credit Default, Civil Servant, Regional Development Bank of South Sulawesi