Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian benda pusaka (Pramita)

SIREGAR, Fahmi Yanuar, Sigit Riyanto, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian benda pusaka (pratima) dimaksudkan untuk menjawab permasalahan mengenai dasar pertimbangan masing-masing pengadilan negeri dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian benda pusaka (pratima) sekaligus untuk mengetahui dampak putusan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian benda pusaka (pratima) bagi masyarakat desa pakraman tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yaitu hakim, jaksa dan polisi serta pengurus adat setempat yang merupakan narasumber dalam objek studi mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian benda pusaka (pratima). Untuk menunjang dan melengkapi data primer tersebut maka sebelumnya dilakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian pratima yang diputus tersendiri oleh masing-masing pengadilan negeri terhadap tindak pidana yang “murni”, yang tidak memenuhi unsur perbarengan perbuatan menjadi tidak tepat, apabila pengadilan negeri tidak memperhitungkan mengenai hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 KUHP. Sedangkan yang memenuhi ketentuan perbarengan tindak pidana dalam bentuk perbarengan perbuatan apabila tidak memperhatikan ketentuan Pasal 71 KUHP dan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP adalah tidak tepat, karena dalam hal ini dimungkinkan untuk digabung perkara pada satu pengadilan negeri dan penjatuhan hukuman dengan berpedoman pada sistem hisapan. Disamping itu, masyarakat desa adat yang bersangkutan kurang puas terhadap dampak putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian pratima. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi adat yang dikenakan kepada pelakunya, padahal perbuatan pelaku tindak pidana dianggap sudah menodai nilai-nilai religius Hinduistis masyarakat Bali dan dianggap sudah mengotori kesucian Pura dan desa setempat.

This research on the implementation of criminal punishment to criminal action of heirloom stealing (pratima) is intended to response the problems concerning on the consideration principal of respective state court in implementing criminal punishment to the perpetrator of heirloom stealing (pratima) and also to know the impacts of the judge’s sentence in implementation of criminal action to heirloom stealing (pratima) to the society of Pakraman village in particularly. This research was sociologic or empirical research, i.e. a research that was conducted by investigating primary data of which in this case were the legal perpetrator apparatus, i.e. the judge, prosecutor, police and local custom committee that behalf as source persons in study objects concerning on the implementation of criminal punishment to the criminal action of heirloom stealing (pratima). To support and complete this primary data, before it conducted literary research. The result of this research shows that the implementation of criminal punishment to the criminal action of heirloom stealing that was sentenced respectively by the state court to the ‘pure’ criminal action, of which not fulfill the element of coincide action is inappropriate, if the state court doesn’t not consider on the punishment has been sentenced before, as has been verified in the Article 71 of Criminal Code. Meanwhile those which fulfill the determination of coincide criminal action in the shape of coincide action if it doesn’t not consider on the determination oh the Article 71 of Criminal Action and the determination of the Article 84 paragraph (4) Criminal Code is inappropriate, by the reason of in this case it is possibly to be joined the case in a state court and the punishment sentencing by referring to the consideration system. In addition, the society of relating custom village dissatisfy to the impacts of judge’s decision in the case of criminal action of purposed to the perpetrator, in the fact the action of perpetrator of criminal action is considered has defaced Hinduistic religious norms of Balinese society and has been considered as defaced the purity of local temple and village.

Kata Kunci : Sanksi pidana,Tindak pidana,Pencurian,Benda pusaka, criminal punishment, criminal action, stealing, heirloom