Analisis Putusan Pengadilan Agama No:41/Pdt.G/2007/PA.Tte.jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 12/Pdt.G/2007/PTA.MU tentang Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ternate

NASIM, Abu Sahman, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., MH

2009 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dan dilengkapi dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hukum Fikih terhadap putusan PA No: 41/Pdt.G/2007/PA.Tte yang mengabulkan permohonan izin poligami dari suami sebagai Pemohon, isteri sebagai Termohon, dan dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan pada putusan banding PTA No: 12/Pdt.G/2007/PTA.MU yang membatalkan putusan PA Ternate dari isteri sebagai Pembanding suami sebagai Terbanding. Permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon menurut Majelis Hakim PA telah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) angka (3), Pasal 41 ayat (1) angka (3) UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 57 ayat (3) KHI yang menyatakan suami boleh poligami apabila isteri tidak dapat memberikan keturunan. Hal tersebut telah sesuai dengan alasan pemohon untuk poligami karena ingin mendapatkan keturunan. Keputusan tesebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta yang dicantumkan dalam konsideran putusan. Hasil analisis putusan Majelis Hakim PA Ternate yang mengabulkan perkara pemohonan izin poligami, apabila ditinjau dari perpektif Hukum Fikih telah terpenuhi syarat alternatif dan kumulatif dan pada tingkat banding Majelis Hakim PTA membatalkan putusan PA dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan kabur (obscur libel) karena tidak mencantumkan nama calon isteri Pemohon secara terang dan jelas dalam berita acara permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv, Pasal 123 HIR, dan Pasal 147 RBG yang diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tanggal 23 Januari 1971. Seyogyanya juga mempergunakan pendapat para ahli Hukum Islam (fikih) sebagai pentaukid (memperkuat) atas aturan yang tidak ditemukan baik dalam undang-undang maupun yurisprudensi.

The research is a normative-juridical research, that is one based on literature and equipped with field studies. The research aims to know the perspective of Fikih Law toward the 41/Pdt.G/2007/PA.Tte jo. Religious Court Verdict which fulfilled the aplication from a husband as Applicant and a wife as Applicated, and the law grounds used as considerations on the 12/Pdt.G/2007/PTA.MU Religious Appellate Court Verdict which revoked the Ternate Religious Court Verdict from the wife as Appealing and the husband as Appealed. The license application of polygamy made by Applicant according to the Religious Court Jury agreed with the clause of Article 4.2.3, of Article 41.1.3 of the 1974 law No. 1, and of Article 57.3 of KHI saying that a husband is permissible to have a wife again if his wife is unable to bear a child. It agreed with the applicant’s reason for the polygamy because he want to have a child. The verdict could be accounted for based on the facts laid down on the verdict considerances. The analysis result of the Religious Court Jury’s verdict fulfilling the case of polygamy license application, if looking at it from an Fikih Law perspective it has already agreed with the alternative and cummulative conditions, and at the appeal level the Religious Higher Court Jury revoked the Religious Court verdict and said that the Applicant’s application couldn’t be accepted by the reason of obscur libel because it didn’t include the Applicant’s wife candidate name clearly and explicitly on the official report of application based on the clause of Article 8 Rv, Article 123 HIR, and Article 147 RBG strengthened by the Supreme Court Circular Letter of January 23, 1971. In addition, it shoud have used the opinions of Islamic Law (Fikih) experts as pentaukid (strengthening) over the rules that are unavailable in both the law and jurisprudence.

Kata Kunci : Poligami,Perspektif fikih,Putusan, polygamy, fikih perspective, verdict