Pelaksanaan pengawasan pemerintah pusat dalam rangka pembentukan produk hukum daerah

MUHADI, Prof. H. Soehino, S.H

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan tata cara pengawasan pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun produk hukum daerah. Selanjutnnya adalah untuk mengetahui keterkaitan terhadap hasil pengawasan tersebut dengan dapat atau tidaknya menghasilkan produk hukum daerah yang baik. Produk hukum daerah meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Namun untuk lebih menfokuskan hasil penelitian, peneliti menitikberatkan pada tata cara pengawasan pembentukan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Cara penelitian dilakukan dengan menggunakan penyebaran kuesioner dan wawancara langsung dengan responden pada Bagian Hukum di 3 Kabupaten. Pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah dan pelaksanaan pengawasannya dapat dianalisis isinya oleh penulis berdasarkan data yang terkumpul melalui jawaban kuesioner, wawancara dan data yang penulis peroleh dari literatur peraturan perundang-undangan serta data pendukung lainnya. Sesuai dengan obyek kajian yaitu substansi hukum, penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan data sekunder. Namun demikian karena data sekunder yang ada mengandung konsep atau pengertian yang masih memerlukan penjelasan atau keterangan dari narasumber yang berkompeten dibidangnya, maka data primer masih diperlukan sebagai pendukung terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kendala ketepatan waktu dan kemampuan komprehensif dari instansi atasan yang terbatas membuat pelaksanaan pengawasan pemerintah pusat dalam rangka pembentukan produk hukum daerah belum berjalan efektif dan optimal. Dalam konteks negara kesatuan adalah sah pemerintahan atasan melakukan kontrol atas pemerintahan bawahannya, namun untuk menjaga obyektifitas dan ketidakperpihakan, model pengawasan yang selama ini digunakan sebaiknya diubah dari model pembatalan oleh lembaga eksekutif atau executive review menjadi model penolakan pengesahan atau abstract preview. Peranan pemerintahan atasan terhadap pemerintahan bawahan cukup dikaitkan dengan prosedur executive abstract preview saja, dan tidak dengan executive abstract review. Pemerintah atasan cukup diberi wewenang untuk menyatakan menolak pengesahan suatu rancangan produk hukum daerah dalam tenggang waktu tertentu sejak diterimanya rancangan produk hukum daerah dari pemerintahan bawahan. Hak menguji setelah produk hukum daerah mengikat umum mestinya dengan model judicial review oleh lembaga pengadilan. Pembatalan produk hukum daerah sedikit dan terjadi pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sehingga pengawasan tersebut belum dapat menghasilkan pembentukan produk hukum daerah yang baik.

The research aimed at identifying the implementation and procedures of central government’s monitoring toward district government and Regional House of Representatives in the construction of regional law product. It also aimed at identifying the relationship between the results of monitoring with its possibility of obtaining good regional law product. Regional law product comprised of Regional Regulation and Head of District Regulation. To focus its results, the research emphasizes on the monitoring procedures on the construction of regional law product in the forms of Regional Regulation. The research was conducted by distributing questionnaire and conducting direct interview with respondents from Legal Section in three districts. The implementation of regional law product construction and its monitoring process could be analyzed based on the collected data taken from literature on regulations as well as other supporting data. In accordance with legal substance taken as the object of study, the research grounded itself on the availability of secondary data. Nevertheless, primary data were still needed to support secondary data due to the concepts or definitions which required further explanation and additional information from the key informant, who are competent on the field. The research results shown that the obstacles on time accuracy and limited comprehensive skill from the higher institution brought results in ineffective and not optimum monitoring of central government in the construction of regional law product. In a context of unitary state, it is legal for the higher government to take control of its subordinates. However, in order to maintain the objectivity and nonalignment, the research suggested to change the model of monitoring that had been applied so far from executive review into abstract preview. The role of higher government on its subordinates was merely related with executive abstract preview procedure, not with the executive abstract review. The higher government was given the authority to give statement of rejection on a draft of regional law product in a certain period of time since it was accepted from the subordinate. Rights to examine the regional law product after it tied the public were supposed to be carried out through judicial review model by the court institution. The nullification of regional law product was small in number and there has been violation on the principle of regulation construction as well as on the principle of regulation substance material which resulted in the monitoring failure to obtain good regional law product.

Kata Kunci : Pengawasan,Pemerintah pusat,Produk hukum daerah, monitoring, Central Government and Regional Law Product