Tinjauan yuridis terhadap penerapan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2004 tentang Lisensi Wajib Pada Obat-Obat Anti Retrovial (HIV-AIDS) di Indonesia

SATRIA, Fajar, Prof. Dr. M. Hawin, S.H., LL.M

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pengakuan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan paten telah diberikan oleh negara seperti diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Hak Paten telah diberikan secara ekslusif kepada pemegang paten karena kemampuan invensinya dibidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Perlindungan paten tersebut diperlukan dalam rangka meningkatkan pengembangan industri kesehatan dan teknologi obat-obat farmasi yang dapat mendukung kesehatan masyarakat. Namun dalam perkembangannya perlindungan paten tersebut menyebabkan harga obat-obat farmasi yang dilindungi paten menjadi mahal, sehingga menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan obat-obat paten tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2004 tentang Lisensi Wajib dan bagaimana penerapannya pada obatobat Antiretroviral HIV/AIDS, serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2004 tersebut. Analisa penelitian yang diperoleh adalah berdasarkan analisa data sekunder yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan dan analisa data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan. Kesimpulan penelitian setelah dianalisa memperoleh hasil bahwa (1) faktorfaktor yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2004 antara lain: meningkatnya jumlah pasien penderita HIV/AIDS setiap tahunnya yang mendesak pemerintah untuk menanggulanginya, pengobatan penyakit HIV/AIDS yang masih tergantung dari obat-obat Antiretroviral yang diproduksi oleh perusahaan farmasi dari luar negeri, serta terbatasnya akses pasien untuk mendapatkan obat-obat Antiretroviral dengan biaya terjangkau. (2) Penerapan Lisensi Wajib tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik paten dengan syarat bahwa pelaksanaan Lisensi Wajib tersebut untuk keadaan darurat nasional yang mendesak dalam menanggulangi penyakit epidemik, serta pelaksanaan Lisensi Wajib tersebut tidak bertujuan komersial. (3) Belum adanya peraturan pelaksanaan Lisensi Wajib Paten telah mempengaruhi efektifitas pelaksanaan paten tersebut di Indonesia, sehingga pemanfaatan paten khususnya di bidang obat-obat farmasi belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam menanggulangi berbagai penyakit epidemik.

The recognition of antiproperty right protection and patent have been assured by Indonesian government as stated in chapter 28C article (1) Undang-undang Dasar 1945 and Undang-undang No.14 Year 2001 on Patent. Patent rights have been given exclusively to the patent holder because of their invension abilities to produce technology outcomes for certain period, and their ability to provide these inventions to other parties that are allowed to impelement. Patent protections are provided to increase health-care industry development and improve technologies in pharmaceutical drug inventions to support people’s health. However, the patent protection has lead to increase drug price especially to patented drugs. Thus, limit access patients to the patented drugs. The objectives of this study are to understand what are the factors that influence Indonesian’s government to release the Presidential Decree No. 83 Year 2004 on Compulsary Licensing and how the implementation of the President Decree to the Antiretroviral drugs on HIV/AIDS, and what would be the barriers of these implementations to the public health. The research analysis are derived from the secondary data analysis that are produced during the library research, and combined with the primary data analysis from the field research. After the data being analyzed, the conclusions are (1) amongst the main factors that influence Indonesian’s government to release the Presidential Decree No. 83 Year 2004 are due to the increasing number of HIV/AIDS patients every year that push the country’s forward under the national epidemic emergency situation, the dependency of patients to the Antriretroviral drugs that produces by MNC manufacturs, and limited access to the affordable Antiretroviral HIV/AIDS drugs. (2) The implementation of Compulsary Licensing was held without notice from the patent owner with non-commercial use by the government to resolve the HIV/AIDS epidemic situation. (3) There are no implementation guideline yet to influence the effectiveness of Compulsory Licensing implementation in Indonesia, and as results the benefits of Compulsory Licensing may not be maximum to improve the public health, and resolve the epidemic disease situation.

Kata Kunci : Hak Paten,Obat Anti Retroviral, Patents, Antiretroviral Drugs