Tinjauan yuridis tentang perjanjian kerjasama penyaluran kredit karyawan berpenghasilan tetap :: Analisa perjanjian kerjasama antara PT BRI Cabang A dengan PT XYZ

MAGITA, Cut Safura, Prof. Dr. M. Hawin, S.H., LL.M

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan sifat perjanjian kerjasama antara PT. BRI (Persero) Tbk, cabang “A” dengan PT. “XYZ” sebagai induk perjanjian dari Penyaluran Kredit Karyawan Berpenghasilan Tetap dan mengetahui kedudukan SK sebagai Jaminan Utama untuk memperoleh kredit apakah masih dapat berlaku bilamana perjanjian kerjasama dibuat dengan pihak swasta dan terjadi PHK atau mutasi pekerja ke perusahaan lain sebelum habis masa pinjaman kreditnya serta mengetahui sejauhmana peran dan tanggung jawab PT. “XYZ” yang notabene perusahaan swasta dalam penyelesaian kredit macet. Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan faktor-faktor yang berhubungan dengan perjanjian kredit. Penelitian diutamakan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan untuk menelaah dan mengkaji data primer yang diperoleh dari PT BRI (persero) Tbk. Setelah data terkumpul maka diolah secara kualitatif dan dituangkan dalam tesis dan dideskripsikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk perjanjian kerjasama penyaluran kredit karyawan berpenghasilan tetap antara PT BRI CABANG “A” dengan PT “XYZ” adalah perjanjian baku, jaminan kredit berupa gaji pegawai yang bersangkutan dengan syarat menyerahkan Asli SK pegawai tetap dan SK terakhir yang dikeluarkan oleh PT “XYZ”, pada saat terjadi PHK karena perusahaan bangkrut pegawai tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kredit macet. SK pegawai tetap menjadi tidak berarti lagi sehingga tidak ada “paksaan” bagi pegawai untuk melunasi sisa pinjamannya. Dalam hal ini PT “XYZ” bertanggungjawab sebatas apa yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama. Dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta, perlu adanya jaminan tambahan seperti BPKB, Hak Tanggungan ataupun surat berharga. Sebelum membuat perjanjian kerjasama, penilaian kelayakan terhadap perusahaan wajib dilakukan dengan menganut prinsip kehati-hatian.

This research is conducted to find out the kinds and the traits of cooperation agreement between PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk branch “A” and PT.”XYZ” as the principle agreement to give loan to fixed income-employee. Beside, the purpose of this research is also to know the position of Appointment Decree used as the main guaranty to acquire loan. Is the Decree still legally applicable either when it is used in cooperation agreement with private party or when there occurs the termination of employment or the job transfer to another company before the installment period has not ended. What is the role and liability of PT “XYZ” which is private company in the settlement of unpaid loan? The research is done with a normative law approach, namely research in law basis, law comparison, law history and factors which are related to application loan agreement. This reserch used the library study in particular to get secondary data. Besides, field study was also conducted to review primary data obtained from PT BRI (Persero) Tbk. Once the data was already gathered, then it was qualitatively worked out and described in the thesis. The result of this reserch shows that the form of cooperation agreement to give loan to fixed-income employee between PT BRI, Branch “A” and PT “XYZ” is the standard one, employee salary which is used as loan guaranty by means of granting the original Decree and the last Decree issued by PT “XYZ” when there occurs the termination of employment due to the bankcruptcy of company that the employee cannot fullfill its liability which causes the unpaid loan. The appointment decree of fixed employee still has no use that there is no “obligation” for the employee to pay its due loan. In this case, PT. “XYZ” has the responsibilty to perform its liability only for the scope expressed in the cooperation agreement. In making cooperation agreement with private party, the requirement of additional guaranty such as certificate of ownership of motor vehicles (BPKB) and securities shall be applied. Prior to preparing cooperation agreement, The feasibility assessment to a company shall be done with the principles of prudence.

Kata Kunci : Perjanjian kredit