Penyimpangan dalam pengelolaan PT XYZ terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

DJUNAEDY, Eddy, Prof. Dr. M.Hawin, S.H., LL.M

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Dalam suatu Perseroan Terbatas, Direksi sebagai organ pengurus Perseroan, memegang peranan penting dan bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan suatu Perseroan. Dalam mengelola PT XYZ, Direksi melakukan penyimpangan terhadap pasal 63, 66, 75, 79 dan 116 Undang-undang nomor 40 tahun 2007. Dalam suatu grup terdapat PT XYZ, PT AB, PT CD, PT EF, PT GH dan PT KL. Masingmasing Perseroan tersebut mempunyai Akta pendirian dan organ perseroan yang terpisah, namun Direksi PT XYZ , bertindak seolah-olah PT AB, PT CD, PT EF, PT GH dan PT KL sebagai Anak Perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan pengurus perseroan PT XYZ, sehingga terjadi penyimpangan dalam mengelola perseroan. Penelitian juga untuk mengetahui bentuk penyimpangan yang telah dilakukan pengurus perseroan. Selain itu penelitian juga untuk memahami peran pengurus perseroan PT XYZ dalam pembentukan holding company. Resume yang diperoleh dari data primer melalui penelitian lapangan dibandingkan dengan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Data penelitian setelah dilakukan analisa diperoleh hasil bahwa pemegang saham PT XYZ juga menjabat sebagai Direksi PT XYZ, sehingga pemegang saham tidak mungkin dapat menilai kinerja, kecakapan/kemampuan Direksi PT XYZ. Suatu dilemma bagi pemegang saham dan Direksi PT XYZ, karena pengangkatan anggota Direksi PT XYZ tidak memenuhi persyaratan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007. Upaya mengatasi penyimpangan atas tindakan yang dilakukan pengelola PT XYZ dengan pembentukan holding company. Dengan pembentukan holding company, tidak terjadi jabatan rangkap dalam tubuh PT XYZ. Sebagai pemegang saham, Direksi PT XYZ menentukan struktur organisasi dan mengangkat Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan.

In a Company, Directors are function as the management of the company, which held important role and responsibility in the success of a company. In terms of running PT XYZ, here the Directors did a distortion of article 63, 66, 75, 79 and 116 Decree number 40 of 2007. PT XYZ is one of the groups of PT AB, PT CD, PT EF, PT GH and PT KL. Each of the company has its own Formation Act and work as a separate company. However the Directors of PT XYZ, acted as if PT AB, PT CD, PT EF, PT GH and PT KL are its subsidiary company. The purpose of this research is to find the legal action for the management of the company of PT XYZ where there was a distortion while working on the company, and to identify the type of this distortion of which the management of the company had done. Moreover, this research is trying to understand the role of management of the company of PT XYZ in forming a holding company. The resume from primary data we had through field research will be compared to secondary data from library research. After analyzing the research data, we concluded that the share holding of PT XYZ are also held the position of Directors of PT XYZ, therefore the share holders could not evaluate the performance and skill of the directors of PT XYZ objectively. This is a dilemma for the share holders and Directors of PT XYZ, since the inauguration of the member of Directors of PT XYZ is against the rules in Decree number 40 of 2007. To resolve the distortion done by management of PT XYZ, researchers suggest the company to create a holding company. With a holding company, double job title will not exist in PT XYZ. As share holders, Directors of PT XYZ will determine the organization structure and will appoint Directors and board of commissary for the subsidiary company.

Kata Kunci : Penyimpangan UU No 40/2007,Organ Perseroan,Holding Company, Distortion of UU No. 40/2007, Management Company, Holding Company