Pelaksanaan program dana pembangunan desa, kelurahan dan partisipasi masyarakat :: Suatu studi tentang partisipasi masyarakat di Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang

SOLUKH, Deky Robinson, Prof. Dr. Mudiyono

2009 | Tesis | S2 Sosiologi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia pemberdayaan digunakan sebagai pendekatan pembangunan alternatif yang menekankan pada pemberian otonomi pada masyarakat. Dengan gagasan otonomi daerah melalui legitimasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar bagi perubahan format pembangunan di Indonesia. Pembangunan masyarakat desa/Kelurahan pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk kemajuan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan kemandirian lokal. Guna membangkitkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan, sehingga pada saatnya memiliki kemampuan untuk membangun secara mandiri, yang demikian masih belum nampak merangsang kemandirian dalam pembangunan, yang menjadikan pembangunan kurang berhasil, partisipasi masih nampak rendah dalam dana dan daya, bantuan masih terasa kurang dan luasnya daerah serta kondisi alam yang kering,berbatu karang,tingkat curah hujan yang minim dan tingkat kemarau ysng panjang. Serta kurangnya sumberdaya manusia,terbatasnya anggaran/dana. Didasarkan atas pemikiran tersebut diatas, maka pemerintah Kabupaten Kupang melalui program dana pembangunan desa/Kelurahan diharapkan mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berapresiasi dalam pembangunan. Atas pemikiran tersebut, maka kajian tesis ini dilakukan menggunakan tringgulasi dengan membandingkan dan mengecek kevalitan informasi yang didapat dengan waktu dan alat yang berlainan dalam metode tersebut, yang dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, serta membandingkan pernyataan unsur-unsur pemerintah dengan unsur-unsur masyarakat dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini yang terpenting ingin mengetahui alasan atau pandangan yang berbeda-beda tersebut. Dari hasil penelitian dan analisis terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kelurahan Tarus yakni sangat dominannya pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut,rendahnya sumberdaya aparat pelaksana dan masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat serta lemahnya pengawasan masyarakat, yang muncul dalam pelaksanaan program. Dengan demikian yang menjadi lokus penilaian program ini adalah (1) Pelaksanaan program. (2). Dasar hukum pelaksanaan. (3). Perencanaan program. (4) Partisipasi masyarakat. Dengan demikian saran atau solusi pemikiran yang perlu dan penting untuk disampaikan dalam pelaksanaan program dana pembangunan desa/Kelurahan dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Tarus yaitu pemerintah harus melaksanakan good governance dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang berbasis pada masyarakat.

To realize human development, empowerment is adopted as alternative approach of development emphasizing autonomy provided for the community. The local autonomy framework legitimized with the 2004 Acts Number 32 on Local Administration serves as a basis to modify development format in Indonesia. Village/ kelurahan community, basically, is community movement that the government supports to progress based on participatory approach, local independency approach. To promote community participation and self-sufficiency in development so that they have capability in independent development, and it has not stimulated independency in development, hence, it creates unsuccessful development, it is observed that community participation has still been lower in budget and power, support is less, and too large area coverage with its dry natural condition, rocky soil, least rainfall figure and long dry season, less human resources, and limited budget/fund. Based on the above thinking framework, it is expected that the Kupang district government, through the village/kelurahan development fund program, is capable to provide the community with room to be involved in the development. Under such a framework, this thesis adopts triangulation method by comparing and checking information validity obtained with different time and instrument in the method, achieved by comparing observation data and results of interviews, and the statements of government elements and community elements, and results of interviews and related documents. In this case, the important thing is to identify different reasons or views. |Results and analysis of the research show problem related to the program implementation and community participation in implementing the development in Tarus Kelurahan, i.e. high level dominance of government in implementing the program, less resources of implementer apparati and lower level of community involvement and weak public supervision in the program implementation. Consequently, the focus of program assessment involve (1) program implementation, (2) Legal basis of the implementation, (3) Program planning, (4) Community Participation. Therefore, suggestion and thinking solution necessary and important to be presented in the implementation of development fund program for village /Kelurahan and public participation in Tarus Kelurahan is that the government should perform good governance and accountability in community-based implementation program.

Kata Kunci : Program dana pembangunan,Kelurahan Tarus,Partisipasi masyarakat, development fund program, Tarus Kelurahan, implementation, community participation