Demokratisasi lokal Tiga Nagari di Kabupaten Solok Sumatera Barat

VALENTINA, Tengku Rika, Prof. Dr. Sunyoto Usman, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pelaksanaan kembali ke nagari dengan bentuk demokrasi kerakyatannya, menimbulkan berbagai permasalahan yang pertama menyangkut tentang siapa elite- elite yang harus duduk dalam pemerintahan nagari (Wali nagari, Badan Musyawarah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari), setiap nagari dalam pemerintahannya memakai sistem politik yang berbeda- beda (bodi chaniago yang lebih egaliter atau koto piliang yang sangat aristokrasi) apalagi setelah reformasi suhu politik di Sumatera Barat dalam menginterprestasikan bentuk aspirasi bisa dikatakan cukup tinggi, dimana kedudukan wali nagari dan BMN serta KAN menjadi rebutan di antara elite- elite yang duduk dalam partai politik. Sehingga menciptakan berbagai varian yang berbeda tentang pelaksanaan demokrasi pada tiap nagari yang ada di Sumatera Barat. Persoalan yang hendak di jajaki dirumuskan dalam pertanyaan kunci yaitu: (1) Bagaimana terjadinya demokratisasi lokal nagari di Sumatera Barat? (2) Mengapa terjadi bentuk variasi demokrasi lokal pada tiga Nagari di Kabupaten Solok (3) Apa implikasinya bagi kehidupan politik masyarakat nagari, ketika unsurunsur demokrasi barat masuk dalam nagari? Tujuan dari penelitian ini adalah Memberikan eksplanasi dan interprestasi terhadap bentuk demokrasi lokal nagari serta mendeskripsikan variasi dari demokrasi lokal pada nagari di Sumatera Barat serta mengkonseptualisasikan bentuk varian dari demokrasi lokal yang khas bagi masyarakat minangkabau ketika unsur- unsur demokrasi barat masuk dalam nagari di Sumatera Barat Rujukan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik minimalis sebagai varian dasar dari demokrasi lokal nagari di Sumatera Barat dan memasukan elemen governance sebagai institusionalisasi demokrasi pada tingkat lokal Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di tiga nagari yang mempunyai karakterisitik pembentukan nagari yang berbeda- beda di kabupaten solok yaitu Nagari Barang barus, Nagari Koto gaek guguak dan nagari jawi- jawi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling dan snow ball sampling dan data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para informan. Data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan prinsip metode kualitatf deskriptif Disamping perolehan data dari pelaporan “on the spot”, data yang banyak tersebut juga direduksi dengan jalan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Gambaran singkat dari penelitian ini adalah ada kegamangan dari para elite nagari dan pemuka adat serta masyarakat nagari ketika menjadikan nagari sebagai sebuah basis demokrasi lokal, mereka dihadapkan kepada dua pilihan yaitu tetap mempertahankan model demokrasi tradisional nagari yang berdasarkan kepada sistem politik koto piliang dan bodi chaniago, atau mengganti dan merubahnya menjadi sebuah demokrasi yang moderen, terpola dan terstruktur serta ada aturan yang disahkan secara konstitusional dengan memasukan unsur- unsur demokrasi barat dalam pemerintahan nagari. Disisi lain negara ternyata tidak sepenuhnya menerapkan desentralisasi dan devolusi, dimana desentralisasi yang diberikan terhadap pemerintahan terendah harus juga diikuti dengan devolusi supaya bisa membentuk sebuah negara demokrasi baru. Negara masih terlampau jauh masuk dalam wilayah lokal, dengan membuat aturan formal disertai dengan dasar hukum yang mengikat yang ditujukan kepada perangkat pemerintahan lokal. Ada beberapa nagari menerapkan pola partisipasi dan sosilisasi terbatas, sesuai dengan sistem politik yang mereka pakai dan ada beberapa nagari yang bersifat terbuka terhadap lembaga baru yang masuk kedalam nagari Sehingga demokrasi deliberatif merupakan sebuah jawaban awal yang penulis buat ketika masuknya dinamika demokrasi barat pada nagari dan nagari dihadapkan pada kondisi anomali.

The implementation of back to nagari (kembali ke nagari) in democracy form, cause various problems. First about elite who should sit in nagari government (Wali nagari, Badan Musyawarah Nagari and Kerapatan Adat Nagari), each nagari government use different political system (egalitarian form of Bodi Chaniago or aristocratic form of Koto Piliang) especially after the temperature of political reform in West Sumatra to interpretative the form of aspirations quite high, where the position of Wali Nagari and BMN and KAN become seizure-elite among the elite in the political parties. So, it creates a variety of variants in the implementation of democracy in each nagari in West Sumatra. Issues that would be defined in the key question are (1) how did local democratization nagari in West Sumatra happen? (2) Why there are variations of local democracy in the three-Nagari in Solok regency (3) what is the implications for nagari society political life, when the elements of western democracy entrance nagari? The aim of this research is to give explanation and interpretation for the form of nagari`s local democracy and describe the variety of local democracy in nagari in West Sumatra and conceptualize the variant typical local democracy form for Minangkabau society when the elements of western democracy entrance nagari in West Sumatra. Reference theory that used in this research is empirical minimalist approach as basic variants of local democracy nagari in West Sumatra and incorporate elements of governance as the institutionalization of democracy at the local level Type of research that used is descriptive research with a qualitative approach. Location of this research in the three nagari who have different establishment nagari characteristic in Solok Regency which are Nagari Barang Barus, Nagari Koto gaek guguak and nagari jawi-jawi. Sampling technique that use in this research are purposively sampling and snow ball sampling and primary data obtained from the depth interviews with the informant. data analyze obtained in accordance with the principles of descriptive qualitative methods. In addition to acquiring data from reporting "on the spot," a lot of data is also reduce with abstraction as a way to make a summary of the core. Overview of the research are a vertigo of the nagari`s elite and traditional leaders and community nagari when make nagari as a basis for local democracy, they faced two options, namely to maintain the traditional model of democracy nagari based on the Koto Piliang and Bodi Chaniago political system, or to change and replace into a modern democracy, polarization and structured and have authorized rules that legalize in the constitutional with entering elements of western democratic governance in nagari. in other hands, countries are not fully implement the decentralization and devolution, where decentralization is given to the lowest government must also followed with devolution to be able to form a new democratic country. Countries are still unduly long entry in the local area, with the formal rule making, along with the basic laws that bind the device to the local government. There are some nagari apply the pattern of participation and limited socialization, in accordance with the political system they use and some nagari are open to the new institution into nagari. So that a deliberatif democracy is initial answers the author made when the entrance of dynamics western democracy to nagari and nagari faced on anomaly condition.

Kata Kunci : Demokratisasi,Varian Demokrasi,Nagari,Delebiratif,Demokrasi Lokal, Democratization, Democracy Variant, Nagari, Delibiratif, Local Democracy