Keterwakilan perempuan dalam rekrutmen politik untuk Pemilu 2009 :: Studi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur

BENU, Esrah Disyon Nino Am, Prof. Dr. Sunyoto Usman

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Sebagai bagian dari representasi perempuan dalam bidang politik maka munculah kebijakan afirmatif melalui undang-undang No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik yang mengharuskan partai Politik memuat kuota 30 % bagi Calon anggota legislatif perempuan. Namun harapan terhadap lahirnya suatu perubahan dalam komposisi dan keterwakilan perempuan dalam politik melalui undang-undang tidak terbukti, baik komposisi anggota legislatif pusat maupun daerah mengalami hal yang sama yaitu minimnya komposisi perempuan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dari partai politik di legislatif Kabupaten Timor Tengan Selatan, kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya keterwakilan perempuan dari partai politik di legislatif dan memberikan sumbangan secara ilmiah kepada lembaga yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan. Secara spesifik penelitian ini diarahkan untuk menjawab sebagai berikut : Mengapa partai politik kesulitan memenuhi keterwakilan perempuan di legislatif sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang partai politik?Apa kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya keterwakilan tersebut ?. Penelitian ini melakukan kajian terhadap tiga partai politik besar di Kabupaten Timor tengah Selatan Propinsi NTT yaitu Partai Golongan Karya, Partai demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Damai sejahtera. Lemahnya keterwakilan perempuan dalam rekrutmen politik untuk pemilu 2009 oleh tiga faktor yaitu : Komitmen Partai Politik, Kultural ( Budaya Patriarki), lemahnya Motivasi Perempuan. Ditinjau dari sisi Rekrutmen politik perempuan masih dianggap oleh kalangan partai politik mempunyai kapasitas yang rendah. Ditinjau dari sisi cultural, Budaya Patriarki yang masih kental di Indonesia pada umumnya dan di TTS pada khususnya menjadikan perempuan mati secara potensi, dan dimatikan secara eksistensi. Budaya patriarki telah berlangsung lama yang kadang tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga hal ini turut mendorong faktor ketiga yaitu lemahnya motivasi perempuan untuk terjun ke dunia politik.

As a part of woman representation in political sector, affirmative policy has been realized through the issue of 2002 Act No.31 on political party requiring political parties with 30% quota of female legislative member candidates. However, expected change initiation in woman composition and representation in politic sector through legislation has not been realized; the composition of local and central legislative indicates similar trend, namely minimal woman composition in legislative institutions. The present research aims to identify how women are represented through political parties in the legislative body of Southern Central Timor District, obstacles causing difficult woman legislative representation through political parties and to provide scientific contribution for concerned institutions in determining policies. In specific, the present research aims to answer the following questions: Why political parties are difficult to fulfill legislative woman representation as required by the political party Act? What are the obstacles causing the difficulty in the woman representation ?. The present research examines three leading political parties in Southern Central Timor (SCT) District, East Nusa Tenggara province, i.e. Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, and Partai Damai Sejahtera. Weak woman legislative representation in political recruitment for the 2009 General Election is influenced by the following three factors, namely: the political party commitment, culture (patriarchal culture), weak motivation among women. Viewed from political recruitment, political party community has still considered women as having lower capacity. Seen from cultural perspective, the patriarchal culture strongly hold among Indonesian generally and those in SCT specifically has made women paralyzed in potentials and their existence is ended. The patriarchal culture has long been hold and it is unconsciously by the community. This, therefore, also intensifies the third factor, i.e. weak woman motivation in political arena participation.

Kata Kunci : Parta politik,Keterwakilan perempuan,Rekrutmen politik,Pemilu 2009,Timor Tengah Selatan,Political Party, Woman Representation, Political recruitment, 2009 General Election, Southern Central Timor District