Manfaat sistem logistik kontrasepsi yang terintegrasi terhadap jaminan ketersediaan kontrasepsi :: Studi kasus di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

PRIYANTI, dr. Siswanto Agus Wilopo, SU, MSc, ScD

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Sistem Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) merupakan salah satu komponen penting program Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas di Indonesia. Puskesmas di Indonesia memiliki pengalaman kekosongan stok kontrasepsi selama 3 bulan terakhir, seperti pil (12,3%), suntik (17,8%), susuk KB (24,6%), IUD (9,5%) dan kondom (6,4%). Tujuan Penelitian: Meningkatnya JKK di tingkat puskesmas melalui sistem logistik kontrasepsi, struktur organisasi logistik kontrasepsi, SDM logistik kontrasepsi dan pembiayaan kontrasepsi. Metode Penelitian: Jenis penelitian observasional dengan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian adalah 25 puskesmas di Kabupaten Purworejo. Analisis data kuantitatif melalui analisis univariabel, analisis bivariabel menggunakan chi-square dan analisis multivariabel menggunakan regresi binomial, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan metode kuotasi. Hasil: Baru sekitar 70 persen puskesmas memiliki kriteria ketercukupan JKK. Analisis bivariabel menunjukkan bahwa puskesmas dengan sistem logistik kontrasepsi yang terintegrasi memiliki peluang 2,2 kali lebih besar dalam memenuhi kriteria ketercukupan JKK dibandingkan puskesmas dengan sistem logistik kontrasepsi yang tidak terintegrasi. Setelah struktur organisasi logistik kontrasepsi, SDM logistik kontrasepsi dan pembiayaan kontrasepsi di kontrol, puskesmas dengan sistem logistik kontrasepsi yang terintegrasi memiliki peluang 1,4 kali lebih besar dalam memenuhi kriteria ketercukupan JKK dibandingkan puskesmas dengan sistem logistik kontrasepsi yang tidak terintegrasi. Kesimpulan: Puskesmas dengan sistem logistik kontrasepsi yang terintegrasi memiliki peluang yang lebih besar dalam memenuhi kriteria ketercukupan JKK dibandingkan puskesmas dengan sistem logistik kontrasepsi yang tidak terintegrasi. Baru sekitar 70 persen puskesmas yang memenuhi kriteria ketercukupan JKK, akan tetapi ketercukupan JKK ini didukung oleh kontrasepsi swakelola lokal. Hanya sekitar 50 persen puskesmas memiliki sistem logistik kontrasepsi yang terintegrasi. Struktur organisasi logistik kontrasepsi dan SDM logistik kontrasepsi juga menentukan terpenuhinya kriteria ketercukupan JKK.

Background: Contraceptive security system is an important component in quality family planning program in Indonesia. Primary Health Centre (PHC) in Indonesia has experience in stockout contraceptive for 3 months last, as for pill (12.3%), injection (17.8%), implant (24.6%), IUD (9.5%) and condom (6.4%). Objective: The improved contraceptive security in PHC level by contraceptive logistic system, organizational structure of contraceptive logistic, human resource of contraceptive logistic and the cost of contraception. Method: This was an observational study with cross-sectional study design. Samples were 25 PHCs in Purworejo District. Quantitative data were analyzed with univariable analysis, bivariable analysis using chisquare and multivariable analysis using binomial regression. Meanwhile, qualitative data analysis was done using quotation method. Results: Around 70% of PHCs in Purworejo District had adequate contraceptive security. Bivariable analysis showed that PHC with integrated contraceptive logistic system has chance to fulfill adequate contraceptive security greater 2.2 times than in PHC with non-integrated contraceptive logistic system. After organizational structure of contraceptive logistic, human resource of contraceptive logistic and the cost of contraception were controlled, PHC with integrated contraceptive logistic system has chance greater 1.4 times to fulfill adequate contraceptive security than in PHC with non-integrated contraceptive logistic system. Conclusion: PHC with integrated contraceptive logistic system has chance to fulfill adequate contraceptive security greater than in PHC with non-integrated contraceptive logistic system. Around 70% of PHCs had adequate contraceptive security and supported by self management contraceptive. Around 50% of PHCs had integrated contraceptive logistictic system. Organizational structure of contraceptive logistic and human resource of contraceptive logistic also determine contraceptive security.

Kata Kunci : Jaminan ketersediaan kontrasepsi, Sistem logistik kontrasepsi, contraceptive security, contraceptive logistic system.