Evaluasi sistem surveilans penyakit malaria di daerah high case incidence (HCI) dan non high case incidence di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MALINGGAS, Julius F, Prof. dr. Hari Kusnanto, DrPH

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten dalam pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana ada beberapa kecamatan yang letak geografisnya berada di peguungan menoreh yang menghubungkan kabupaten magelang dan kabupaten purworejo Provinsi Jawa Tengah. Daerah tersebut adalah endemis dan termasuk kawasan yang tinggi kasus malaria. Sistem surveilans merupakan salah satu bagian yang penting dalam kegiatan penanggulangan penyakit sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem surveilans malaria di daerah HCI dan non HCI terutama pada penyebarluasan informasi, pemanfaatan informasi serta atribut surveilans digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Metode: Jenis penelitian ini adalah evaluatif. Subjek penelitian adalah wilayah kerja Puskesmas yang terdiri dari Kepala puskesmas/pemegang program malaria. Variabel penelitian meliputi masukan: Ketenagaan, sarana, dana; Proses: pengumpulan data, pengolahan dan analisa data; Out put: penyebarluasan informasi, pemanfaatan informasi dan atribut surveilans. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, data sekunder kegiatan program malaria tiap tahun. Hasil: Desa/dusun yang tinggi kasus malaria tidak mengirimkan laporan kasus malaria secara rutin ke puskesmas. Kader/petugas JMD belum memasukkan data tepat waktu. Data malaria Puskesmas sudah diolah tapi tidak dianalisis. Petugas Puskesmas mengalami hambatan dalam peneyebaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan malaria. Informasi yang dihasilkan belum dilaksanakan secara optimal dalam pengambilan keputusan. Atribut surveilans sudah dilaksanakan dengan baik seperti: kerjasama lintas program dan lintas sektor, kelenturan: Rancangan format yang ditetapkan oleh Depkes sudah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada hambatan. Nilai duga positip seperti KLB sudah dapat di pertanggung jawabkan setelah pelacakan kasus dilapangan, kualitas dan stabilitas data sudah dapat dipenuhi. Kesimpulan: Sistem surveilans penyakit malaria perlu di dukung dengan sumber daya manusia yang profesional,dana serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga petugas dapat mengolah, menganalisis data dengan baik dan memanfaatkan informasi yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara optimal terutama dalam pengambilan keputusan.

Background: District of Kulon Progo is a district of Yogyakarta Special Territory. There are some subdistricts geographically located at Menoreh mountaineous areas linking District of Magelang and Purworejo, Province of Jawa Tengah. Those areas are endemic and belong to HCI of malaria disease. Surveillance system is an important element of disease prevention activities as a base for decision making. Objective: The study aimed to evaluative malaria surveillance system at HCI and non HCI areas, in particular the dissemination and utilization of information as well as surveillance components used as the base for decision making. Method: The study was evaluate. Subject of the study was the working area of the health center consisting of the head of health center and the manager of malaria program. Variables of the study consisted of input (human resources, facilities, budget); process (data collection, processing and analysis); output (dissemination and utilization of information and surveillance components). Primary data were obtained through questionnaire and secondary data through documents of annual malaria program activities. Result: High case incidence (HCI) villages did not periodically send report to the health center. Village malaria staff/cadres did not send data timely. Malaria data at the health center had been processed but not analyzed. Staff of the health center had difficulties in the dissemination of information about the prevention and eradication of malaria. The information produced had not been utilized for decision making. Components of surveillance had been well implemented such as a cross program and a cross sector cooperation and flexibility. The design of format specified by the Ministry of Health had been implemented although there were some constraints. Positive prediction value such as outbreaks could be justified after case tracking in the field. Quality and stability of data could be maintained. Conclusion: Malaria disease surveillance system needed the support of professional human resources, and sufficient budget and facilities in order that staff would be able to process and analyze data comprehensively and the utilization of information could be made at its best for decision making.

Kata Kunci : Surveilans malaria HCL dan non HCL, malaria, surveillance, high case incidence