Pengelolaan rawat inap dan rawat jalan puskesmas di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

YUDIARTO, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Dampak dari otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara daerah dan pusat, akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah pemekaran, jika pemerintah daerah memberikan dana pembangunan kesehatan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan dibidang kesehatan, masih merupakan pilihan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu. Puskesmas perlu mengembangkan diri menjadi swakelola mandiri sebagai upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan guna meningkatkan mutu pelayanan di era otonomi daerah sekarang ini. Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana Puskesmas Perawatan Ipuh dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya serta tingkat swakelola kemandiriannya. Metode: Penelitian ini merupakan studi kasus, menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara mendalam, Focus Group Disscusion, (FGD) dan check dokumen. Unit analisis penelitian adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko dan Puskesmas Ipuh. Pengolahan data kualitatif dari wawancara dan FGD dibuat transkrip, kemudian dikoding dan disusun menjadi satu kesatuan dalam bentuk kalimat. Hasil: Melihat aspek otonomi dan keuangan puskesmas terlihat bahwa puskesmas sudah bisa dikatakan bisa mandiri hal ini ditunjukkan dengan penerimaan fungsional yang memadai dengan jumlah pengeluaran puskesmas hanya 21,72% dari jumlah pendapatan fungsional puskesmas, artinya pendapatan Puskesmas Ipuh telah melewati pendapatan minimum 40%. Berdasarkan kriteria minimum tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Puskesmas Ipuh telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Depkes. Masyarakat di wilayah kerjanya mempunyai kemampuan ekonomi yang baik dengan jumlah penduduk mampu > 50%. Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ipuh tergolong masyarakat yang cukup mampu, hal ini terlihat dari jumlah penduduk miskin hanya 2.071 dari jumlah total penduduk yang ada yaitu 15.035 atau 13,77% dari total jumlah penduduk adalah masyarakat miskin. Kesimpulan: Dukungan pembentukan puskesmas swakelola mandiri perlu regulasi yang jelas akan pembentukan dan pelaksanaan puskesmas swakelola mandiri.

Background: Local autonomy and financial balance between local and central government will affect health status of the community at an extended region when the local government provides relatively smaller budget for health development than for other sectors. The health center as the milestone of development in health is still the choice for solving public health problem at District of Mukomuko, Bengkulu. Health centers have to develop themselves to become autonomous in efforts to generate revenues to improve the quality of services in the local autonomy era. Objective: To find out how Ipuh Primary Health Center managed its revenues and autonomy. Method: This was a case study that used qualitative approach. Data were obtained through indepth interview, focus group discussion and document checking. Analysis unit of the study were District Health Office of Mukomuko and Ipuh Health Center. Data were processed in transcript, coded and presented descriptively. Result: Viewed from aspects of autonomy and finance Ipuh Health Center could be categorized as autonomous. This was indicated from adequate revenues; while its expenditure was only as much as 21.72% of its revenue. This meant that revenues of Ipuh Health Center exceeded minimum revenue of 40%. Based on the criteria of minimum health staff available Ipuh Health Center had fulfilled the requirement specified by the Ministry of Health. More than half of the community at the working area of Ipuh Health Center had good economic condition. Out of 15,035 people, only 2,071 (13.77%) belonged to poor community. Conclusion: The support for the development of autonomous selfsupported health center needed a clear regulation for its implementation.

Kata Kunci : Swakelola mandiri Puskesmas,Pendapatan Puskesmas,Otonomi daerah, autonomous self-supported health center, local autonomy, health center revenue