Analisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dengan pendekatan district health account (DHA) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

SAMKANI, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang : Dana yang terbatas menjadi masalah sebagian kabupaten/kota di Indonesia, kesehatan merupakan program prioritas hamper disemua daerah. Kebijakan desentraisasi memicu pengkajian mengenai perbaikan sistem pembiayaan kesehatan, dan memberikan peluang daerah untuk menyusun perencanaan serta pengalokasian anggaran di daerah masing-masing. Selain peran dan komitmen pengambil kebijakan sangat besar dalam penentuan arah pembangunan dan kebijakan anggaran, peran dari sektor kesehatan dalam mengusulan perencanaan juga menentukan pengalokasian anggaran kesehatan. Tujuan penelitian: Mengetahui ketersediaan, kecukupan dan ketepatan pembiayaan kesehatan dengan pendekatan District Health Account. Metode penelitian: Penelitian deskriptif, pengumpulan data secara kuantitatif, data dikumpulkan retrospektif. Hasil penelitian: Pembiayaan kesehatan meningkat dari tahun 2001 sampai 2007 dengan rata-rata peningkatan 33,3% pertahun, biaya kesehatan tahun 2001 sebesar Rp. 57.516,- naik sampai tahun 2007 menjadi Rp. 253.006,- perkapita, angka dinilai masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan anjuran Komite Makro Ekonomi WHO. Prosentasi pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah kabupaten berkisar 6,37%- 13,47% sedikit lebih rendah dari angka 15% APBD kabupaten sesuai dengan anjuran WHO dan kesepakatan bupati/walikota se Indonesia. Proporsi UKM (public good) sebagai pelayanan langsung masih sangat rendah. Alokasi biaya lebih mengarah untuk pembayaran gaji pegawai, biaya investasi/infrastruktur dan biaya alat kesehatan. Kesimpulan : Biaya kesehatan dinilai masih belum cukup, sedikit di bawah angka standar yang dianjurkan, biaya kesehatan lebih besar mengarah untuk gaji pegawai. Pemda perlu meningkatkan anggaran kesehatan dan pengalokasian biaya lebih diarahkan untuk UKM sebagai public good. Dinas kesehatan perlu lobi/advokasi ke stakeholder dan instansi non kesehatan terkait, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM perencanaan kesehatan.

Background: Limited budget is a problem of the majority of districts/municipalities in Indonesia because health is priority program of almost all areas. Decentralization policy encourages studies on the improvement of health finance systems and gives an opportunity to local government to propose budget planning and allocation for each region. Health budget allocation is largely affected not only by the role and commitment of policymaker as the decision maker in the direction of development and budget policy but also by the health sector in making planning. Objective: To identify the availability, adequacy, and relevance of health finance with DHA approach. Method: The study was descriptive that used quantitative data obtained retrospectively. Result: Health finance increased in 2001 – 2007 at average 33.3% annually. Health cost in 2001 was Rp 57,561 and in 2007 increased to Rp 253,006 per capita a year. This amount was lower than the amount recommended by the committee of macroeconomics of WHO. The percentage of health finance originating from local government was about 6.37% - 13.47% lower than 15% of total local revenue and expenditure budget recommended by WHO and agreement among heads of districts/municipal government all over Indonesia. The proportion of public good as direct service was still relatively low. Budget allocation was directed more on staff salary, cost of investment and health facilities. Conclusion: Health finance was still inadequate because it was below the standard recommended, health cost was directed more on staff salary. The district government should increase health budget and allocate more on public good. Health office should improve lobbying/advocacy with stakeholders as well as related institutions and improve knowledge and capacity of human resources in planning.

Kata Kunci : Pembiayaan kesehatan,Alokasi anggaran,Desentralisasi kesehatan,health finance, budget allocations, health decentralizations