Analisis biaya program kesehatan ibu dan anak dalam mencapai standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Lombok Tengah

SISWADI, Arif Joko, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang : Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah menyelenggarakan urusan wajib bidang kesehatan. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi Kabupaten Lombok Tengah dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007 cenderung mengalami penurunan tetapi anggaran semakin diturunkan. Hal ini di khawatirkan AKI maupun AKB akan mengalami peningkatan kembali. Pembiayaan Kesehatan Ibu dan Anak selama ini masih berdasarkan hystorical budget sehingga cakupan SPM sebagian belum mencapai target yang ditetapkan. Tujuan : Memperoleh gambaran kecukupan anggaran program KIA dalam mencapai kinerja yang berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Lombok Tengah dengan menghitung berapa besar biaya program kesehatan ibu dan anak yang dibutuhkan, perbedaan besaran anggaran dengan anggaran yang tersedia dan mengidentifikasi persepsi stakeholder terhadap anggaran yang tersedia dan anggaran untuk mencapai SPM. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif.Instrumen pengumpulan data berupa template dan pedoman wawancara. Metode pengolahan data mengacu pada metode Activity-Based-Costing(ABC). Hasil pengolahan akan dianalisis dan dideskripsikan. Hasil : Besar biaya per satuan (unit cost) hasil perhitungan ABC persalinan oleh tenaga kesehatan di puskesmas Rp.248.674, pelayanan kunjungan bayi Rp.11.304 dan pemeriksaan ibu hamil K4 Rp. 13.578. sehingga diperoleh anggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak untuk mencapai SPM Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 4.541.025.834. Anggaran untuk mencapai SPM yang tersedia sebesar Rp.3.645.161.096. Semua Stakeholders sependapat bahwa dana yang tersedia selama ini masih kurang dalam mencapai SPM. Kesimpulan: Dana yang tersedia lebih kecil dari hasil perhitungan ABC dan terjadi efisiensi dana dalam pencapaian SPM Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan pendapat semua stakeholders bahwa adanya kekurangan dana untuk mencapai SPM.

Background: Decentralization is perceived as the delegation of authority from the central government to autonomous local government in managing and implementing governmental affairs within the united system of the Republic of Indonesia. An example of autonomy is the management of obligatiory health sector. Maternal and infant mortality of District of Lombok Tengah 2003 – 2007 tended to decrease but health budget was slashed down. This causes worries that both maternal and infant mortality will increase. The financing of mother and child health so far is based on historical budget so that the achievement of minimum service standard has not reached the target specified. Objective: To get an overview of mother and child health program budget sufficiency in achieving performance based on minimum service standard at District of Lombok Tengah by calculating the amount of budget needed in mother and child health program, to find out the difference in the amount needed and the amount available and to identify perception of stakeholders about the budget available and the budget needed to achieve minimum service standard. Method: This was a descriptive study with case study design using both quantitative and qualitative data. Data were obtained through template and interview guide and analyzed using activity-based costing (ABC) method. The result of data analysis was presented descriptively. Result: The amount of unit cost based on ABC for childbirth assisted by health staff at the health center was Rp 248, 674, infant monitoring service was Rp 11,304 and pregnant mother examination four times was Rp 13,578. The total budget needed by Mother and Child Health Program to achieve minimum service standard in 2007 was Rp 4,541.025.834. The budget available to achieve minimum service standard was Rp 3,645,161,090. Stakeholders agreed that the budget presently available was not enough to achieve minimum service standard. Conclusion: The budget available was less than the result of ABC calculation and there was budget efficiency in the achievement of minimum service standard 2007. This was relevant with stakeholders perception that there was lack of budget to achive minimum service standard

Kata Kunci : Desentralisasi,Analiasis biaya,Anggaran standar pelayanan minimal, decentralization, cost analysis, minimum service standard, mother and child health, program financing